Polri Petakan Daerah Konflik Pilkada, Papua Salah Satunya

Warga Papua saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara. Minggu (27/9) Polda Papua mengharapkan rakyat Papua dapat mematuhui dan taat pada protokol kesehatan (prokes) penanganan COVID-19 serta terus menggemakan Pilkada Serentak 2020 yang damai./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Polri telah memetakan daerah mana saja yang rawan konflik pada momen Pilkada 2020. Penilaian berdasarkan historis konflik horizontal dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat daerah bersangkutan.

Hasilnya dua daerah teridentifikasi sebagai daerah rawan konflik. “Ada beberapa misalanya di Papua, di situ kan selain geografis ada konfliknya, daerah Sulteng juga ada beberapa yang perlu kami perhatian,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bawaslu Jakarta, Kamis (3/12).

Argo juga menuturkan selain karena faktor konflik, jalannya Pilkada pun bisa terhambat oleh berbagai hal. Pertama soal karakter geografis ragam daerah di Indonesia yang berbeda-beda. Sebab, alurnya distribusi atribut pencoblosan bakal lancar sepanjang daerah bersangkutan berada di letak geografis yang gampang dijangkau.

“Tidak semua daerah itu sama wilayahnya, ada perairan ada pegunungan dan itu juga tidak mudah kita jangkau misalnya untuk pendistribusian logistik pemilu,” kata dia.

“Ada yang gunakan pesawat, tapi ada yang jadwalnya pun tidak setiap hari ada untuk menuju ke daerah tertentu,” imbuhnya.

Hambatan lain terkait cuaca. Prediksi cuaca menurut BMKG bahwa Indonesia akan diterpa musim penghujan yang ekstrem pada Desember mendatang. Di mana saat bersamaan hari pencoblosan jatuh pada 9 Desember.

“Akibatnya nanti kan ada bencana. semuanya tetap kita evaluasi kemungkinan yang terjadi,” ucap Argo.

Di sisi lain, pelanggaran pada tahapan pemilihan juga jadi hal yang berpotensi ganggu jalannya Pilkada.

Berdasar laporan Sentra Gakkumdu per 30 November 2020, ditemukan 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilu. Dari jumlah itu, pelanggaran paling banyak dijumpai adalah perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon.

Sejauh ini laporan pelanggaran paling banyak berasal dari 5 provinsi: Sulsel, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu. Polri mengklaim semua pelanggaran tengah dalam proses hukum dengan rincian 112 kasus telah masuk tahap penyidikan. (rwo)

Comments

comments