Polri Tak Boleh Tutup Mata soal Kasus Hukum Rizieq

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Polisi didesak memproses kembali kasus hukum yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengatakan polisi tidak bisa melupakan begitu saja sejumlah kasus lama hukum Rizieq, yang hingga kini statusnya masih menggantung.

“Polri harus memberikan kepastian hukum terhadap kasus yang membelit Rizieq. Siapa pun dia di depan hukum statusnya sama,” kata Neta kepada Acuantoday.com, Kamis (12/11).

Ia berpendapat, polisi seolah bertindak lamban dalam memproses kasus hukum pentolan FPI itu. Sebab, aparat semestinya bisa langsung menjemput Rizieq sehingga dapat melakukan pemeriksaan, sesaat setelah yang bersangkutan tiba di Tanah Air pada Selasa (10/11) lalu.

“Jika tidak ada sikap tegas atau penjelasan dari Polri, opini masyarakat bisa berkembang liar, bahkan bisa dibilang pilih kasih,” katanya.

Begitu pun sebaliknya, Rizieq diminta bijaksana dengan menghormati proses hukum, alih-alih menentang pemeriksaan kasus pidana yang menjeratnya.

Sedikitnya IPW mencatat ada sembilan kasus yang menjerat Rizieq, sebelum lari ke Arab Saudi pada 2017 lalu. Meski begitu, beberapa kasus memang ada yang sudah disetop polisi karena tak didukung barang bukti kuat alias terbit surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

Beberapa kasus Rizieq yang belum jelas statusnya adalah saat dirinya memelesetkan ucapan salam khas budaya sunda ‘sampurasun’ menjadi ‘campur racun’ pada 2015. Saat itu, Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat – Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat melaporkannya, dan hingga kini Rizieq masih berstatus sebagai terlapor di Polda Jabar.

Jejak kasus hukum Rizieq juga tercatat di Polda Metro Jaya. Pertama, kaitan muatan ceramahnya pada 2016 di Jakarta yang menyebut “Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?”.

Saat itu, laporan pengaduan diajukan Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Student Peace Institute.

Berikutnya pada 2017, Rizieq dilaporkan terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian yang menyinggung suku, agama ras, antar kelompok (SARA) melalui media sosial, yang dilaporkan oleh ormas Solidaritas Merah Putih.(rwo)

Comments

comments