Polri Terbitkan Maklumat Penegakan Prokes COVID Pilkada

Polri keluarkan maklumat terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono (tengah) menunjukkan isi maklumat tersebut, Senin (21/9/2020).

Acuantoday.com, Jakarta- Polri mengeluarkan maklumat protokol kesehatan (prokes) terkait tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Maklumat dibuat Kapolri Jenderal Idham Azis sejalan dengan keinginan pemerintah menegakkan disiplin penegakan protokol kesehatan (prokes) pencegahan virus corona (COVID-19) di Pilkada.

Kapolri Idham Azis hari ini mengeluarkan Maklumat Polri bernomor MAK/3/IX/2020 tanggal 21 September tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan 2020.

“Bahwa apabila ada kejadian yang bertentangan dengan maklumat ini, anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai dengan pertaturan perundang-undangan, yang berlaku,” tegas Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono membacakan isi maklumat dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (21/9).

Maklumat Kapolri tersebut merespon kekhawatiran di masyarakat bahwa pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Untuk itu, maklumat bertujuan agar masyarakat patuh pada prokes COVID-19 dalam tiap tahapan pilkada serentak 2020 yang akan dihelat pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Maklumat ini sebagai bentuk cerminan bahwa Solus populi suprema lex atau keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi,” kata Argo.

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam mencegah penularan virus corona termaktub dalam maklumat ini. Semua pihak terkait harus mematuhi maklumat ini mulai dari KPU, KPUD dan Bawaslu selaku penyelenggara, pasangan calon kepala daerah selaku peserta pilkada berikut para simpatisan dan pendukungnya, dan seluruh pihak terkait.

“Seluruh pihak terkait dalam tahapan pemilihan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghidari kerumunan,” tegas Argo.

Selain itu, isi maklumat juga menyoroti soal pengerahan massa dalam tahapan Pilkada, yang dianggap melanggar aturan. “Pengerahan massa dalam setiap tahapan pemilihan, agar tidak melebihi batas dari jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan,” terangnya.

Gelaran tahapan pemilihan seperti kampanye, yang terbiasa melibatkan massa banyak, juga tak luput disorot dalam maklumat itu.

“Setelah selesai menyelenggarakan tahapan pemilihan semua puhak terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan konvoi atau sejenisnya,” ucap Argo membacakan maklumat.

Hari ini, kata Argo, maklumat Polri ini bakal disebar ke seluruh jajaran staf Polri di seluruh Nusantara, agar dapat cepat disosialisasikan ke masyarakat dan bisa segera ditindaklanjuti, ketika ditemukan pelanggaran. Mereka yang melanggar bakal dikenakan hukuman sesuai UU Karantina Kesehatan dan UU KUHP.(rwo/har)

Comments

comments