PPKM Jawa Bali, Kepala Daerah dan Pusat Harus Satu Komando

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Foto : Humas FPKS)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyambut baik kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto.

Netty menekankan agar kebijakan ini ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah, terutama kota yang disebut defenitif.

“Jangan sampai terjadi lagi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB. Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando,” kata Netty di Jakarta, Kamis (7/1).

Netty mengatakan masyarakat di Indonesia akan mampu mengatasi pandemi Covid-19, jika semua elemen bergerak, berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung.

“Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas,” imbuh Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia mengingatkan DPR RI tidak menginginkan pemerintah terlambat mengantisipasi. Karena sudah terlalu besar harga yang dibayarkan rakyat dan negara dalam menghadapi pandemi.

“Inilah saatnya bekerja bersama untuk rakyat, jangan jadikan pandemi sebagai panggung pencitraan,” katanya.

Netty pun memberikan tujuh butir penting kepada pemerintah dalam menangani perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan.

1. Fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector. Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19.

2. Menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.

3. Menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes telah gugur. Pastikan ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya.

4. Memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum. Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi.

5. Mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust. Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, Pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin prokes dan taat aturan. Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif. Optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat.

6. Menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat. Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan.

7. Mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.(har)

Comments

comments