PPKM “Pukul” Pedagang Kaki Lima Yogya, Ini Keluhan Mereka

Ketua DPW APKLI DIY Mohlas Madani./Foto: Acuantoday.com (chaidir)

Acuantoday.com, Yogyakarta―Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW APKLI DIY) mendesak pemerintah menghentikan atau tidak memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Menurut Ketua DPW APKLI DIY Mohlas Madani, selama masa pandemi Covid-19 pemerintah memberlakukan masa tanggap darurat, membuat penurunan omzet pedagang.

Mohlas Madani mengatakan, pembatasan jam operasional usaha hingga 19.00 atau 20.00 WIB dalam PPKM untuk menekan Covid-19 tidak masuk akal. Kasus Covid-19 disebut hanya masalah kedisplinan dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes). 

“Kami usul supaya tidak ada PPKM. Ini bukan persoalan pembatasan waktu saat PPKM, tapi soal protokol kesehatan,” kata Mohlas kepada Acuantoday, Sabtu (6/2).

Dikatakan, risiko tertular Covid-19 bisa terjadi kapan saja. Namun PPKM membatasi kegiatan masyarakat pada malam hari. 

“Ini dibatasi jam 7 malam. Memangnya virus ini hanya keluar malam saja kayak hantu. Padahal pagi orang juga bisa tertular,” tegasnya. 

Mohlas mengatakan omzet PKL menurun hingga 50 persen sejak terjadinya pandemi, Maret 2020 lalu. Kebijakan PPKM yang diberlakukan di DIY pun menyebabkan pendapatan menurun drastis. 

“Sejak pandemi, (omzet) menurun dari yang semula misal Rp 1 juta, mendapat Rp 500 ribu. Kemudian adanya PTKM ini, semalam hanya bisa dapat Rp 50 ribu,” katanya. 

Mohlas mengatakan APKLI menaungi tak kurang dari 20 ribu PKL di DIY. Mereka yang terdampak pandemi sekitar 80 persen. 

“Paling parah dampaknya saat PPKM ini. Ada yang alih profesi jadi kuli, serabutan,” katanya. 

Menurut Mohlas, ada pula PKL yang menjadi pengangguran. Mereka berutang untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

“Ada banyak PKL yang gerobaknya dijual untuk bertahan hidup. Ada gerobak angkringan, lesehan, mie ayam,” katanya. (chaidir)

Comments

comments