Presiden Diyakini Ajukan Calon Tunggal Kapolri

Iliustrasi - Topi PDH Polri./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, ada beberapa nama yang kuat menjadi suksesor Jenderal Pol. Idham Azis sebagai Kapolri ke depan. Namun, dari sekian nama itu ada satu nama yang bakal menjadi pilihan tunggal Presiden Joko Widodo.

“Ya nama-nama itulah kira-kira calon terkuat. Kalau mulanya ada sepuluh nama perwira, kemudian mengerucut menjadi lima, kemudian menjadi tiga nama, dan akhirnya hanya akan ada satu nama yang diserahkan ke DPR,” kata Jazilul lewat keterangan tertulisnya, Jumat (8/1).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini, Presiden Jokowi hanya akan mengirim satu nama tunggal ke DPR RI sebagai calon Kapolri, karena hal itu dinilai cukup baik.

“Menyangkut nama, saya berkeyakinan yang diusulkan hanya satu nama karena dalam pandangan saya, pasti Presiden atau Kepolisian lebih senang kalau ditunjuk hanya satu nama daripada banyak nama,” ucapnya.

Dijelaskan Jazilul, nama-nama yang dikabarkan sebagai calon kuat Kapolri itu menurut dia memiliki rekam jejak dan prestasi yang bagus untuk menjadi Kapolri, namun semua itu kembali ke hak Presiden dalam menunjuk dan kemudian diusulkan ke DPR.

Dari informasi yang beredar, di antara nama yang muncul sebagai calon Kapolri antara lain Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Semuanya punya prestasi bagus, tinggal Presiden membutuhkan yang seperti apa, ya tentu yang ada kecocokan dengan Presiden. Karena Kapolri harus bisa mendukung semua kebijakan Presiden,” jelasnya.

Wakil Ketua MPR RI itu melanjutkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri.

Dalam Pasal 38 ayat 1 (b) UU Polri disebutkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

“Kewenangan Presiden untuk mengusulkan nama kepada DPR disertai dengan alasannya. Tentu tidak boleh keluar dari koridor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Misalnya, harus perwira aktif dan tidak disebutkan jumlahnya 1 atau 2 atau 5 orang, itu tergantung Presiden,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments