Presiden Pastikan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni Tahun Ini

Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara Jakarta, Senin (25/1/2021). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman)

Acuantoday.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga pertengahan 2021.

Penegasan disampaikan Kepala Negara terkait pro kontra kebijakan impor beras 1 juta Ton.

“Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras,” kata Jokowi dalam pernyataan pers di Kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Presiden mengakui memang ada kesepakatan kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Tapi hal itu dilakukan semata untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian.

Iapun meminta Perum Bulog menyerap beras hasil panen petani. Untuk itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara harus memastikan anggaran Bulog untuk membeli beras petani harus tersedia.

Presiden Jokowi juga meminta semua pihak menghentikan perdebatan soal impor beras. “Karena hal ini bisa membuat harga gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” tegas Jokowi.

Untuk diketahui, rencana impor beras 1 juta ton sebelumnya telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Informasi yang dihimpun kumparan, rapat berlangsung dua kali. Pertama pada 26 Januari 2021, yang juga dihadiri beberapa kementerian terkait seperti Kementan, Kemendag, dan Dirut Bulog.

Rakortas selanjutnya digelar pada 19 Februari 2021 menyepakati penugasan impor beras kepada Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan Perum Bulog.

Rencana impor beras itu juga memicu penolakan dari berbagai kalangan, seperti mayoritas fraksi di Komisi IV DPR. Sejauh ini hanya Partai Golkar yang mendukung rencana tersebut, dengan alasan untuk ketahanan pangan dan menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog.

Sejumlah ormas seperti Muhammadiyah dan GP Ansor juga menyuarakan penolakan yang sama. Demikian juga sejumlah kepala daerah di sentra produksi beras seperti Gubernur Jawa Timur dan Gubernur Jawa Tengah. Mereka beralasan, impor beras di masa panen raya akan merugikan petani.(har)

Comments

comments