Presiden Tegaskan Izin Amdal Tetap Diatur UU Cipta Kerja

Ilustrasi - Asap pekat tampak menjadi polusi dan mencemarkan udara yang dihasilkan pPerusahaan berskala indsutri besar. /Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Salah satu berita bohong alias hoaks yang menyulut penolakan Omnbus Law UU Cipta Kerja adanya penghapusan pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam syarat pembentukan perizinan usaha.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan UU Cipta Kerja tetap mengatur izin pemenuhan Amdal.

“Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah dihapusnya Amdal. Itu juga tidak benar,” ucap Presiden Jokowi, Jumat (9/10).

Kepala Negara menegaskan industri harus mengikuti ketentuan izin Amdal untuk mempertimbangkan dampak dari usaha. Industri besar harus melakukan kajian Amdal secara ketat.

Sedangkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah lebih memberikan pendampingan dan pengawasan. “Tapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” ujar Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar dari Perizinan Berusaha. Dokumen Amdal adalah dasar uji kelayakan lingkungan hidup tersebut.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.(har)

Comments

comments