Publik Diminta Jangan Mudah Simpulkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Gagal

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Semua elemen masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi diminta tidak mudah menyimpulkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah gagal, apalagi menyalahkan mereka dalam kurun waktu satu tahun.

“Saya yakin siapapun yang menjadi presiden di negeri ini, sekarang ini, pasti juga tidak akan mampu menghindarinya karena masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan COVID-19,” kata Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas di Jakarta, Senin (19/10).

Untuk diketahui, Kinerja Kabinet Indonesia Maju masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2020 besok.

Anwar Abbas mencontoh, salah satu indikator yang dijadikan publik dalam menilai kegagalan Pemerintah pada bidang ekonomi. Padahal masalah terpuruknya ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi di hampir seluruh negara-negara besar di Eropa Barat, Amerika Serikat hingga China pun mengalami hal serupa.

“Dengan rontok dan bermasalahnya ekonomi mereka oleh COVID-19, maka ekonomi kita tentu dengan sendirinya juga akan bermasalah. Karena ekonomi kita dan ekonomi negara-negara lain tersebut juga sudah terlalu jauh dan dalam berintegrasi dengan ekonomi dunia,” ucapnya.

Namun belajar dari fenomena pandemi COVID-19, ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa yang menyertai perjalanan pemerintahan, yakni pemimpin harus selalu siap untuk menghadapi krisis.

“Agar setiap terjadi krisis, kita tidak terlalu kaget dan terpukul,” katanya.

Iapun meminjam istilah Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Mohammad Hatta (Bung Hatta), bahwa kita harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional dengan memperbesar tenaga beli rakyat.

“Produksi yang kita lakukan harus ditujukan pertama-tama dan utama adalah untuk kepentingan ke dalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat,” papar Abbas.

Oleh karena itu, kebijakan ekspor yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi sangat penting, asalkan sifat dari ekspor itu yang diubah agar tidak hanya sebagai tujuan yang pertama dan utama, melainkan menjadi keperluan untuk pembangunan.

“Karena dalam konsep ini yang menjadi tekanan adalah bagaimana kita bisa menghasilkan barang-barang keperluan hidup bangsa kita yang bahannya terdapat di tanah air kita sendiri. Dan apa yang tidak dapat kita hasilkan sendiri,” ujarnya.

Karena pada dasarnya, menurut Anwar Abbas, barang-barang impor yang kita datangkan dari luar negeri untuk memenuhi keperluan rakyat merupakan brang yang dibayar rakyat dari keuntungan ekspor.

Makanya, pemerintah harus sebisa mugkin mengusahakan agar barang-barang yang diekspor adalah barang-barang yang sudah jadi atau barang-barang industri.

“Sehingga kita dapat menciptakan nilai tambah yang besar dan itu tentu saja akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan,” tambah Abbas.

Ia berharap peranan Pemerintah dalam hal ini dapat diperkuat, karena lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah lah, Indonesia mampu menciptakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak.

“Kedaulatan ekonomi dan kedaulatan bangsa serta negara ini di masa depan akan semakin dapat tegak dengan baik dan dengan sekokoh-kokohnya,” pungkasnya. (rht)

Comments

comments