Publik Tunggu Kejutan Persidangan Jaksa Nonaktif Pinangki

Jaksa non-aktif Pinangki Sirna Malasar. / Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Persidangan kasus suap Jaksa non-aktif Pinangki Sirna Malasari pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diyakini akan banyak mengungkap hal baru.

Hal ini tak lepas dari proses penyidikan Jaksa Pinanti yang hanya dilakukan ‘secara internal’ di lingkup kejaksaan, dan tidak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, publik menunggu kejutan proses persidangan Jaksa nonaktif Pinangki.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi dan pencucian uang jaksa Pinangki Sirna Malasari dijadwalkan digelar pada Rabu (23/9/2020) pekan ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai meski proses hukum Jaksa Pinangki menjadi kewenangan Kejaksaan namun tak layak Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap seorang Jaksanya yang dituduh melakukan pelanggaran, sebab konflik kepentingan dalam persoalan ini sangat tinggi sekali.

Seharusnya, KPK mengambilalih penyidikan terhadap Jaksa Pinanti. “Itu kan ada di pasal 11 (UU Tipikor) dan KPK mestinya berperan penuh dalam kasus ini karena fungsinya sebagai penegak hukum,” katanya kepada Acuantoday.com, Minggu (20/9/2020).

Abdul Fickar meyakini ada resistensi kelembagaan di Kejaksaan untuk melakukan perlindungan khusus kepada Jaksa Pinangki. Oleh karena itu, KPK semestinya yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi Jaksa Pinangki.

“KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penunutan yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara,” tegas Abdul Fickar.

Berbeda dengan Abdul Fickar Hadjar, Pengamat Hukum Suparji Ahmad menilai langkah Kejagung dalam menangani kasus Pinangki sudah tepat karena mengikuti prosedur hukum ketentuan perundangan yang berlaku.

“Saya kira kan Kejagung juga punya pengalaman dalam penanganan kasus korupsi dan mengingat berkasnya sudah lengkap dan dilimpahkan ke tipikor. Itu lah prosedur yang saya kira sudah tepat,” ujarnya.

Soal peran KPK, ia berpendapat, langkah yang hanya sebatas memberikan supervisi kepada kejaksaan sudah tepat. KPK, menurut Suparji bisa saja masuk pada materi perkara namun apabila proses hukum kasus tersebut jalan di tempat alias mangkrak.

“Kalau kasusnya mangkrak, barulah KPK bisa ambil alih kasus,” tegas pengajar dari Univesitas Al Azhar ini.

Hingga saat ini, keterlibatan KPK dalam kasus yang melibatkan koruptor kelas kakap Djoko Tjandra ini baru sebatas supervisi.

Kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan langkah itu karena KPK mematuhi UU KPK, yakni pasal 6 yang menyebut tugas KPK salah satunya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, kasus suap Jaksa Pinangki bermula dari sebuah pertemuan pertemuan di The Exchange 106 Lingkaran TrX, Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019 lalu, yang tak lain kantor Djoko Tjandra.

Pertemuan itu tak hanya dihadiri Pinangki serta mantan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, tapi juga ada teman dekat Pinangki sekaligus mantan politisi Partai Nasdem, yakni Andi Irfan Jaya.

Nama terakhir dan Djoko Tjandra juga telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus ini. Sedangkan, Anita berstatus tersangka dalam kasus terkait Djoko Tjandra yang diusut Bareskrim Polri.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Kejagung, merupakan momen Djoko Tjandra meminta bantuan Pinangki dan Anita untuk mengurus fatwa.

Fatwa tersebut kemudian menjadi senjata Djoko Tjandra, agar lolos dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Sehingga ia bisa melenggang leluasa kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Kejagung membeberkan, ketika Pinangki dan Anita telah bersedia membantu Djoko Tjandra. Djoko pun lantas mengiming-imingi bakal memberi imbalan kepada Pinangki sebesar 1 juta dollar AS atau setara sekira Rp14,85 miliar.

Kemudian, pinangki merancang proposal action plan sebagai bagian proses mengurus fatwa untuk Djoko Tjandra. Proposal itu diberikan kepada Djoko Tjandra melalui perantara.(rwo/har)

Comments

comments