Publik Tunggu Terungkapnya King Maker di Persidangan Jaksa Pinangki

Sidang perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).

Acuantoday.com, Jakarta- Sidang perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari masih menyisahkan pertanyaan tentang peran pejabat penting yang mampu mengatur fatwa Mahkamah Agung (MA) agar terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra bisa melenggang ke Indonesia meski dalam status buron.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saimam, meyakini ada sosok king maker untuk mengkondisikan fatwa MA berpihak kepada Djoko Tjandra. Sebab, katanya tidak mungkin Jaksa Pinangki berani menjalankan aksinya tanpa didukung pejabat-pejabat yang melindunginya.

Jaksa Pinangki merupakan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan di Kejaksaan Agung.

“Yang bisa mengurusi fatwa MA itu ya mesti pejabat tinggi kejaksaan. Djoko Tjandra itu tidak bodoh dan tiba-tiba kasih uang dan percaya kepada Pinangki,” kata Boyamin ke Acuantoday.com, Kamis (24/9/2020).

Lalu mengapa jaksa penuntut umum (JPU) di dalam sidang tidak mengungkap sosok king maker, Boyamin menduga ada celah hukum agar dampak dan hukuman penjara Jaksa Pinangki bisa sangat ringan.

Yaitu Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Dengan mendakwa Pinangki pada pasal 5 ayat 2 itu maka dakwaannya hanya menerima suap, bukan berkaitan dengan jabatan atau profesinya.

Pinangki, kata Bonyamin mestinya dikenakan pasal 12 huruf a. “Sebab kalau pakai pasal itu, maka bisa merangkai aktor-aktor lain, termasuk apakah ada atasannya yang terlibat,” terangnya.

Bonyamin menyayangkan sikap jaksa yang tak memakai landasan pasal tersebut untuk mengungkap lebih jauh siapa saja aktor di balik kasus suap fatwa MA ini.

Jaksa dalam berkas tuntutannya dinilai Bonyamin mencatut tahapan perencanaan Pinangki dalam memuluskan pembebasan hukum Djoko Tjandra. Ada 10 tahapan, dan empat di antaranya melibatkan peranan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Hakim MA Hatta Ali.

Namun, semua rencananya tak ada yang terealisasi. Djoko Tjandra pun akhirnya ditangkap pada pengujung Juli lalu. “Sekarang waktunya KPK untuk ungkap fakta yang tak dikerjakan kejaksaan,” ujar Bonyamin.

Atas dasar itu, MAKI menyampaikan laporan materi bahan dugaan perkara tindak pidana korupsi Pinangki dengan mengaitkan oknum pejabat di Kepolisian berinisial PU dan NB ke KPK pada awal September.

Dalam laporan itu, KPK diminta menelusuri istilah yang dipakai Pinangki dalam rencana pengurusan fatwa dengan menyebut “Bapakmu” dan “Bapakku.”

KPK juga diminta mendalami berbagai inisial nama yang diduga sering disebut Pinangki, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra dalam rencana pengurusan fatwa: T, DK, BR, HA dan SHD.(rwo/har)

Comments

comments