PUPR Andalkan Data Geologi Bangun Infrastruktur

Proyek tol cimanggis-cibitung di salah satu ruas masih dalam penyelesaian./Foto: Acuantoday.com (Ahmadi Supriyanto)

Acuantoday.com, Jakarta―Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan memanfaatkan data dan informasi, khususnya data dan informasi geologi untuk pengembangan infrastruktur wilayah.

“Dalam mewujudkan infrastruktur tangguh bencana sejak penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai kajian mendalam, termasuk analisa daya dukung lingkungan, yang salah satunya bersumber dari data dan informasi geologi,” kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono dalam keterangannya seperti dikutip, Senin (23/11).

Hadi mengakui, keahlian geologi khususnya Geologi Teknik diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi permukaan dan bawah permukaan, yaitu melalui penyajian data dan informasi morfologi dan kemiringan lereng, jenis batuan, daya dukung tanah, jarak terhadap sesar.

“Termasuk, kegempaan, mikrozonasi, potensi likuifaksi, potensi longsor, potensi tsunami, potensi banjir, sumberdaya air tanah, serta jarak dari aliran sungai,” katanya.

Kementerian PUPR juga tengah melakukan pengarusutamaan infrastruktur tangguh bencana dengan melakukan beberapa langkah.

Yaitu, penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia), perhitungan zona rawan bencana.

Kemudian, infrastruktur fungsional mitigasi bencana, serta upaya rekonstruksi dan rehabilitasi di beberapa daerah yang terkena bencana pada beberapa waktu yang lalu. 

Kementerian PUPR konsentrasi dalam penataan lingkungan kawasan bencana, pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS), infrastruktur mitigasi, simulasi tanggap bencana, inovasi teknologi ramah bencana.

“Kemudian, pengembangan sistem informasi, monitoring evaluasi ancaman bencana, penyediaan sistem peringatan dini, peningkatan respon terhadap bencana,” kata Hadi.

Kementerian PUPR, menerapkan strategi pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka peningkatan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah melalui pendekatan berbasis kewilayahan atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 

Seluruh wilayah di Indonesia telah dikelompokan ke dalam 35 WPS.

Dalam WPS tersebut terdapat kawasan tematik yang didukung pengembangnya, seperti Kawasan perkotaan termasuk Metropolitan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan lainnya.

Pendekatan WPS, katanya, diharapkan dapat mendorong pengembangan infrastruktur yang terpadu, komprehensif, cepat mengatasi kesenjangan infrastruktur di kawasan Barat dan Timur serta pembangunan yang berjalan sesuai daya dukung dan daya tampung. (ahm)

Comments

comments