Pusat Diminta Evaluasi Realisasi Belanja APBD

Ilsutrasi - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD). Pemerintah pusat didesak mengevaluasi realisasi belanja APBD secara berkala menyusul banyaknya dana APBD yang mubazir karena tidak digunakan maksimal. Nilainya cukup fantastis sebesar Rp 252 triliun terpakir di sejumlah bank./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah pusat didesak mengevaluasi realisasi belanja APBD secara berkala. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta memerintahkan para kepala daerah memanfaatkan dana yang ada untuk program daerah, baik penanganan COVID-19 atau pemulihan ekonomi.

“Kepada kepala daerah segera menggunakan dana yang ada untuk kegiatan, atau program daerah yang diprioritaskan, seperti program untuk menangani krisis pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, terutama dalam menjaga tingkat inflasi yang kondusif,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/10).

Penegasan disampaikan Bamsoet menyusul keinginan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut anggaran daerah milik sejumlah pemda yang terparkir di bank dan jumlahnya mencapai Rp 252 triliun.

“Pemerintah dapat mengevaluasi realisasi belanja APBD secara berkala, sekaligus mengawasi, memantau dan mengendalikan pelaporan capaian realisasi anggaran,” kata Bamsoet.

Pasalnya, laporan adanya anggaran daerah sebesar Rp 252 triliun ini sangat berbahaya, apabila disalahgunakan oleh oknum pejabat.

“Ini sebagai upaya Pemerintah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya. (rht)

Comments

comments