Pusat Minta Dilibatkan dalam Pembenahan Wilyah Jabodetabek-Punjur

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin di Pullman Hotel Ciawi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin (27/7/2020)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta – Pemerintah Pusat mengusulkan dibentuk tim koordinasi pusat-daerah dalam penataan Tata Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau Jabodetabek-Punjur.

Sebelumnya, tata ruang kawasan ini  sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur. BKSP merupakan badan kerja sama antardaerah yang terdiri atas ketua yang memimpin secara bergantian dengan sekretariat dan tidak melibatkan Pemerintah Pusat.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dalam rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Minggu (6/9), menjelaskan, tim koordinasi ini perlu dibentuk untuk menghindari adanya dualisme kelembagaan terhadap fokus atau substansi dan wilayah yang sama

“Untuk melakukan perluasan dan penguatan ruang lingkup, tugas dan wewenang, tata kerja, dan kapasitas dari BKSP, diperlukan pengintegrasian posisi BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur,” kata Sofyan.

Nantinya, kata Sofyan, tim koordinasi ini akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP. Misalnya, melakukan evaluasi program dan rekomendasi earmarking anggaran. Tim koordinasi antara pusat dan daerah ini akan dibantu oleh tim pelaksana, pokja sektoral dan project management office (PMO).

Menurutnya, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur sangat membutuhkan peran dan kerja sama antardaerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaiannya. Oleh karena it, pemantapan kelembagaan dari tim koordinasi Jabodetabek-Punjur diperlukan.

Usulan pembentukan tim koordinasi ini pun mendapat dukungan, salah satunya dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Basuki menjelaskan, integrasi BKSP ke dalam tim koordinasi Jabodetabek-Punjur akan memperkuat kinerja sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.

“Saya kira kalau ada dua kelembagaan pasti tidak akan efektif, maka saya setuju untuk melebur BKSP,” kata Basuki, seperti diberitakan Antara.

Seperti diketahui, terdapat enam isu strategis yang perlu dibenahi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Isu strategis pembenahan Jabodetabek-Punjur meliputi kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi, serta kebutuhan lahan penataan pantai utara. (ahm)

Comments

comments