Raffi Ahmad Dilaporkan ke Polisi

Raffi Ahmad. (Foto : Tangkapan Layar YouTube)

Acuantoday.com, Jakarta―Artis Raffi Ahmad dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh organisasi Pekat Indonesia. Pasalnya, selebgram itu  diduga menghadiri pesta tanpa mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, usai yang bersangkutan di hari yang sama, dipercaya Presiden Joko Widodo mewakili anak muda untuk disuntik vaksin koronavirus.  

Lisman Hasibuan, Ketua DPP bidang Infokom organisasi yang juga melaporkan kasus video porno Gisel itu mengatakan, atensi kasus Raffi sama pentingnya untuk menunjukkan legitimasi hukum berlaku untuk siapa saja. 

“Hukum harus tetap jalan jangan rakyat kecil saja yang diproses. Mudah-mudahan adil. Publik figur seperti Raffi Ahmad bila bila perlu segera ditersangkakan,” kata Lisman kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (15/1). 

Lisman membawa sejumlah barang bukti untuk bahan laporan berupa fakta-fakta yang terekam di media sosial dan media massa, ketika Raffi kedapatan menghadiri pesta. 

Ditambah, Raffi setelah viral video pesta itu langsung meminta maaf. Bagi Lisman, itu sudah bukti cukup bahwa Raffi mengakui kesalahannya. 

Untuk itu, Lisman mendesak Polda Metro Jaya untuk memproses laporannya. Bila tidak, dia mengancam bakal mengemukakan pendapatnya di muka umum dengan cara demo.

“Kami mohon Bapak Kapolda Metro jaya agar memanggil Raffi Ahmad besok atau kami melakukan aksi,” kata Lisman. 

Pesta ini bisa terungkap dan jadi viral, ketika selebgram Anya Geraldine mengunggah foto di Instagram Story pada Rabu (13/1) malam. 

Dalam foto itu, terlihat Raffi, Nagita Slavina, Anya, pembalap Sean Gelael, dan Gading Marten, berpose berdempetan tanpa mengenakan masker. 

 

Dalam pesta yang digelar di kediaman Sean yang berlokasi di kawasan Prapanca, Jakarta Selatan itu, tampak juga dihadiri oleh Basuki Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Mampang Prapatan tengah melakukan penyelidikan. Namun, jika benar melanggar protokol kesehatan, Raffi terancam Pasal 93 UU Karantina Kesehatan No 6/2018.

Bunyi pasal itu, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” (rwo)

Comments

comments