Rapat Paripurna DPR Dibatasi Kehadiran Fisik 20 Persen Anggota

Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1) dibuka Ketua DPR RI Puan Maharani. Kehadiran fisik anggota DPR RI dibatasi hanya 20 persen dari total 570 Anggota DPR RI.(Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Rapat paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR RI masa sidang 2020-2021 bertepatan dengan dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan mulai hari ini, Senin (11/1) hingga 25 Januari ke depan.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan dan anggota DPR RI mematuhi protokol kesehatan dengan mengikuti ketentuan PPKM tersebut.

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, salah satu langkah menekan penyebaran Covid-19 ini adalah dengan pembatasan kehadiran fisik oleh Anggota DPR RI dalam sidang paripurna.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut melakukan upaya-upaya terbaik melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya serta dalam memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kehadiran secara fisik sebanyak 20 persen,” ucap Puan saat membuka masa persidangan III DPR RI 2020-2021.

Pada masa sidang ini, Puan mengatakan DPR RI akan mengoptimalkan pelaksanaan tugas konstitusionalnya secara efektif, yaitu dalam fungsi legislasi. “DPR RI akan selektif dalam penyusunan legislasi yang telah mempertimbangkan kinerja pembahasan dalam situasi pandemi Covid-19,” akuinya.

Begitu juga dalam fungsi anggaran, DPR RI akan memfokuskan pada kualitas belanja negara untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam fungsi pengawasan, DPR RI akan memberi perhatian pada penyelenggaraan pelayanan publik dan negara dalam situasi pandemi.

Lebih jauh, Puan mengatakan Pandemi Covid-19 tercatat sudah 10 bulan melanda Indonesia pasca penemuan pasien pertama pada Maret 2020 kemarin.

“Pandemi COVID-19, saat ini telah memasuki bulan ke-10, sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020,” kata Puan.

Dikatakan Puan, dalam kurun waktu tersebut, seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak dari berbagai sektor, terutama tingkat ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.

“Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya,” ucapnya.

Negara, kata Puan Mahari, harus melakukan upaya terbaik dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini. “Dalam situasi saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19, negara tidak bisa berpasrah diri,” ucapnya.

“Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” tegasnya.(rht)

Comments

comments