Raperda Jakarta tentang Penanganan COVID-19, Ini Aturannya yang Perlu Kamu Tau!

Ruang rapat dan suasana Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta sedang merumuskan rancangan peraturan daerah (raperda) penanganan COVID-19. Raperda bakal menjadi landasan hukum para stakeholder ibukota dalam mengambil kebijakan penanggulangan virus corona.

Dalam draf raperda itu terkmaktub beberapa pasal yang berisi larangan bagi warga Jakarta selama pandemi. Seperti dalam Pasal 18, yang salah satunya melarang warga untuk menolak tracing (proses identifikasi virus corona) yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Setiap orang dilarang menolak untuk dilakukan tracing. Selain itu, dilarang untuk menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, serta alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan COVID-19,” tulis pasal 18 raperda itu, seperti dikutip Acuantoday.com, Minggu (4/10).

Masih dalam pasal yang sama, larangan juga berlaku dalam hal pemberian stigma negatif kepada pasien dan tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang menangani virus corona.

“Setiap orang dilarang memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan, dan petugas penunjang lainnya,” bunyi Bab III Pasal 18 poin e.

Tak hanya itu, pada pasal ini juga menyebutkan larangan untuk setiap orang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Setiap larangan yang dilanggar bakal diganjar sanksi, sebagaimana yang tertulis pada Bab XI Pasal 35 tentang adanya sanksi pidana bagi pelanggar aturan. Akan tetapi, dalam draf raperda tersebut belum tercantum rincian mengenai seberapa berat sanksi pidana yang bakal berlaku.

Raperda ini masih dalam pembahasan dan rencananya disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 13 Oktober mendatang.(rwo/har)

Comments

comments