Raperda Penanggulangan COVID-19 DKI Belum Mengacu pada PP

Ruang rapat dan suasana Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk digunakan sebagai landasan hukum atas berbagai kebijakan yang akan diambil selama masa pandemi.

Hal tersebut terungkap dalam penyampaian pandangan umum sembilan fraksi dan jawaban Pemprov DKI Jakarta atas pemandangan umum tersebut pada Rapat Paripurna Perda Penanggulangan COVID-19 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta yang diwakili oleh Agustina Hermanto, dalam pandangannya menyebutkan secara umum menyetujui rancangan tersebut dengan pertimbangan agar ada landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta.

Akan tetapi, Agustina menyebut Raperda belum mengacu pada aturan di atasnya yang menjadi dasar pertimbangan penetapan usulan itu (konsideran).
“Mengingat adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mewajibkan adanya upaya penanggulangan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata Agustina.

Ia menjelaskan fraksinya memahami maksud dari Raperda tersebut namun belum mencantumkan konsideran PP RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID 19; dan Keputusan Presiden RI No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan kesehatan masyarakat.

Senada Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rany Mauliani yang menyebutkan pihaknya mendukung adanya Perda Penanggulangan COVID-19 dan meminta pembahasan mengenai Raperda ini sebaiknya dibahas secepatnya, agar mendapatkan masukan dan penyempurnaan serta ditetapkan menjadi Perda.

“Ditetapkan menjadi Perda dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PSBB yang dapat dipatuhi oleh semua kalangan warga Jakarta, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan secara efektif dapat menekan serta memutuskan mata rantai pandemi COVID-19,” ujar Rany.

Setelah itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyetujui Raperda tersebut, bahkan mereka memandang naskah akademik Raperda Penanggulangan COVID-19 cukup komprehensif.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Solikha mengatakan muatan aturan itu telah mengandung tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang membuat kebijakan penanggulangan COVID-19 di Jakarta.

“Pelaksanaan PSBB juga mendapat payung hukum daerah melalui Raperda ini selain peraturan tentang peningkatan pelayanan kesehatan,” kata Solikha.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menyebut mereka menyetujui usulan tersebut, namun dengan catatan Raperda tersebut harus dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penanggulangan COVID-19 secara terpadu.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Faisal yang membacakan pemandangan umum tersebut mengatakan bahwa selain secara terpadu, Raperda yang tengah dibahas itu juga harus melibatkan TNI/Polri dan instansi pemerintah lainnya, Pemda Kota/Kabupaten penyangga dan seluruh masyarakat di Jakarta.

“Dalam kaitan peningkatan sinergi upaya penanggulangan COVID-19, Fraksi Demokrat berpandangan bahwa muatan materi yang terkandung dalam Raperda ini harus dapat disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta yang pandangan umumnya disampaikan oleh anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P Ahmad, menyebutkan mereka menyambut baik usulan Raperda tersebut, karena Peraturan Gubernur (Pergub) kurang memadai dan kuat dalam penanggulangan COVID-19 yang berdampak pada multi sektor.

“Oleh karenanya, diperlukan landasan hukum yang lebih kuat, terutama terkait hal yang mengatur sanksi pidana atas pelanggaran-pelanggaran terkait upaya penanggulangan COVID-19,” ujarnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tujuan dari Raperda ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 agar terjaminnya kesehatan masyarakat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastromidjojo mengatakan pihaknya berharap aturan ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang tepat dalam mengatur hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat agar secara bersama-sama semakin kuat dalam menghadapi pandemi.

“Oleh karena itu, hendaknya raperda ini kita rumuskan secara hati-hati dan bijaksana agar dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan baik kita,” tuturnya.(ato)

Comments

comments