Ratusan Pelanggar Protokol Kesehatan Diajukan ke Pengadilan

Menko Polhukam Mahfud MD/Antara

Acuantoday.com , Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan sudah ratusan orang yang diajukan ke pengadilan karena melanggar penerapan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19.

“Dalam rapat terakhir sudah ada 390 orang, mungkin sekarang bertambah,” kata Mahfud dalam  Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Gubernur, Bupati/ Wali Kota Seluruh Indonesia, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Meski demikian, Mahfud menekankan pendisiplinan terhadap protokol kesehatan COVID-19 tetap mengedepankan cara – cara  persuasif. Misalnya melalui peran ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

“Itulah sebabnya Bapak Presiden eksplisit menyebut PKK supaya banyak berperan. Tentu tidak hanya PKK, tetapi bahwa PKK itu ada di depan atau berperan penting. Artinya, persuasif dengan cara halus,” katanya.

Mahfud juga mengingatkan bahwa budaya dan kearifan lokal harus diperhatikan, misalnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih tidak akan menerapkan penegakan hukum bagi pelanggar disiplin itu.

“Kalau selama orang masih bisa diajak bicara, seperti kata Gubernur DIY, selama orang bisa diajak bicara, ngapain pakai penegakan hukum? Ajak bicara aja. Nah, persuasif itu artinya,” katanya.

Mahfud menegaskan bahwa penegakan hukum terpaksa ditempuh jika orang sudah tidak mengindahkan lagi cara-cara persuasif.

“Tindakan yang terpaksa dilakukan itu artinya ‘ultimum remidium’ karena jalan lain yang lebih halus tidak bisa lagi,” katanya.(Tono)

 

 

Comments

comments