Rawan Penularan COVID, Pemerintah Minta Demonstran Gunakan Cara selain Turun ke Jalan

Massa aksi demonstrasi terdiri dari buruh dan mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Bus Law UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah. /Foto : Rahmat (Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah meminta masyarakat mempertimbangkan kembali tata cara penyampaian aspirasi dengan pengerahan massa turun ke jalan.

Permintaan tersebut menyusul rencana penyampaian aspirasi dengan berunjuk rasa turun ke jalan yang akan digelar massa buruh yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja besok, 2 November 2020.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito di Jakarta, Minggu (1/11) menjelaskan COVID-19 berpotensi menyebar semakin luas ketika masyarakat berkumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan.

“Kami imbau untuk mempertimbangkan tata cara penyampaian aspirasinya, mengingat kondisi pandemi dan kasus yang masih tinggi. Utamakan selalu kepentingan kesehatan masyarakat,” saran Wiku.

Dari pantauan selama ini, demo massa di jalanan, para pengunjuk rasa mayoritas mengabaikan protokol kesehatan. Karena itu, Wiku meminta masyarakat mempertimbangkan lagi rencana unjuk rasa yang akan digelar pada 2 November 2020.

Secara ‎terpisah, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyarankan masyarakat tidak melakukan unjuk rasa, sebab angka penularan COVID-19 belum melandai.

“I‎ya, memang demonstrasi sangat berpotensi timbul adanya penularan COVID-19. Karena di situ masyarakat berkumpul dan bepotensi adanya penularan,” tuturnya.

Tri Yunis mengatakan unjuk rasa baru bisa dilakukan jika masyarakatnya patuh terhadap 3M, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sehingga dirasa cukup aman dari penularan COVID-19.‎

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebanyak 123 mahasiswa positif COVID-19 setelah unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Artinya, kata dia, data tersebut menjadi bukti bahwa unjuk rasa berpotensi menularkan COVID-19.

“Karena masyarakat berkumpul saat unjuk rasa dan berpotensi adanya penularan (Covid-19),” ujar Tri Yunis.

Per 31 Oktober, kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 410.088. Dari jumlah itu, sebanyak 337.801 (82,37 persen) sembuh dan 13.869 (3,38 persen) meninggal, sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus paling tinggi, yakni sebanyak 98.206 kasus terinfeksi, kemudian 83.244 sembuh, dan 2.105 meninggal.(har)

Comments

comments