Refocusing APBD, Pemkab Bantul Rasionalisasi Anggaran 5 OPD

Kepala Dishub Bantul Aris Suharyanta (kanan) dan Kepala Dinsos P3A Didik Warsito

Acuantoday.com, Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melakukan rasionalisasi atau mengurangi anggaran untuk lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini terkait dengan kebijakan refocusing anggaran senilai Rp 144 miliar untuk APBD 2021.

Kelima OPD yang dilakukan rasionalisasi anggaran adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) serta Sekretariat DPRD Bantul. Adapun dinas yang paling besar mengalami rasionalisasi adalah DPUPKP senilai Rp 75 miliar.

Kepala Dinsos P3A Didik Warsito mengatakan, dampak dari kebijakan refocusing APBD maka sebanyak 600 warga Bantul yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2021 bantuan graduasi ditunda.

Didik Warsito menjelaskan bahwa pengurangan atau rasionalisasi anggaran tersebut sudah ditetapkan. Bantuan program tersebut bisa ditunda. Selanjutnya, Dinsos akan mengusulkan anggaran untuk program tersebut pada perubahan APBD 2021.

“Total anggaran untuk graduasi itu sebanyak Rp 1,8 miliar, tapi dari hasil komunikasi akhir dengan Pak Trisna Manurung (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah), rencana kami hanya akan kena Rp 1,2 miliar,” kata Didik kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Didik mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dengan realisasi pengurangan tersebut. Sebab, sampai saat ini rasionalisasi anggaran untuk lima OPD masih dibahas.

“Anggaran itu sudah dikurangi sebesar itu, namun kami masih menunggu perkembangan lanjutannya,” kata dia.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan akan merasionalisasi atau mengurangi anggaran untuk lima OPD di lingkungan Pemkab Bantul. “Selain itu kami juga mengurangi belanja tidak terduga kami,” kata Helmi.

Menurut Helmi rasionalisasi yang dilakukan terhadap kelima OPD itu sesuai dengan kebijakan refocusing yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.07/2021.

Pada PMK itu ada kewajiban bagi Pemkab merefocusing anggaran minimal 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Sementara DAU kita tahun ini menurun sebanyak Rp30 miliar dari sebelumnya Rp941 miliar,” jelas Helmi.

Sementara Dinas Perhubungan menghentikan 400 titik pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dihentikan.

Kepala Dishub Bantul Aris Suharyanta berharap, Bupati kembali mempertimbangkan jika benar akan mengurangi atau bahkan menghilangkan anggaran pada OPD tersebut pada alokasi pengadaan JPU.

“Harapannya jika bisa jangan dihilangkan. Memang tahun ini kami rencanakan akan dipasang. Namun, karena ada surat dari Sekda Bantul untuk menghentikan sementara, kami tentu mengikuti arahan itu,” kata Aris.

Bukan tanpa alasan pihaknya meminta agar program itu terus dilanjutkan. Sudah ada titik-titik yang ditandai Dishub untuk dipasangi lampu, terutama di lokasi yang gelap.

“Kami sudah menerima keluhan dari warga lokasi atau jalan yang gelap ketika menjelang malam. Nah titik itu sudah kami tandai dan tahun ini memang direncanakan segera dipasang,” jelas Aris.

Sebanyak 400 titik tersebut terletak di jalan-jalan menuju objek wisata kawasan Bantul. Selain itu, jalan kabupaten yang masih dirasa gelap juga akan ditambahkan PJU.

Aris menjelaskan, anggaran untuk program PJU sendiri senilai Rp13 miliar.
Jumlah tersebut merupakan nilai yang paling besar dibanding dua program pengadaan yang telah direncanakan Dishub Bantul.

“Saat ini masih kami tunggu kepastiannya, apakah akan ditunda atau dihentikan. Namun kami berharap ini menjadi pertimbangan karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan,” jelas Aris.

Aris tak menampik jika tahun 2020 sebelumnya Dishub Bantul harus menunda program pengadaan dari APBD lantaran refocusing anggaran untuk Covid-19. Ia menyatakan dari total APBD sebesar Rp 28 miliar, sebesar Rp 20 miliar terkena refocusing dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Otomatis kami tidak bisa banyak melakukan pengadaan. Kami hanya bisa melakukan kegiatan rutin karena keterbatasan anggaran,” ucap Aris. (Chaidir)

Comments

comments