Relawan Jokowi Tetap Laporkan Najwa Shihab ke Polisi Usai Mengadu ke Dewan Pers

Ketua umum Relawan Jokowi Bersatu, Slivia Soembrato (kiri) melaporkan aksi wawancara kursi kosong Najwa Shihab untuk Menkes Terawan ke Polda Metro Jaya./Foto: Acuantoday.com (Rohman Wibowo)

Acuantoday.com, Jakarta―Relawan Jokowi Bersatu (RJB) mengadukan Najwa Shihab ke Dewan Pers, usai laporan sebelumnya ditolak Polisi.

Ketua Umum RJB, Silvia Soembrato mengatakan, pihak kepolisian tidak bisa intervensi laporan tersebut, mengingat persoalan ini berkaitan dengan UU Pers.

Menurut Polisit, sambung Silvia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) bersifat Lex specialis atau hukum yang lebih khusus terhadap KUH-Perdata dan KUH-Pidana.

“Sehingga dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers,” ujar Silvia kepada Acuantoday.com, Rabu (7/10).

Menanggapi arahan pihak kepolisian, ia menjelaskan persoalan bakal dibawa ke Dewan Pers.

“Saat ini Tim RJB sedang merumuskan surat resmi untuk Dewan Pers sesuai permintaan dan akan kami kirimkan segera mungkin,” katanya.

Kendati begitu, ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa mentok di tahap mediasi antara RJB dan Najwa Shihab beserta siaran televisi yang menayangkan wawancara kursi kosong untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

“Oh tidak, laporan kami ke polisi tetap jalan setelah ada jawaban dari Dewan Pers,” tuturnya.

Ia menilai terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam UU Pers, laporannya bisa berlandaskan ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata atau KUHP.

“Dalam KUH Perdata dan KUH Pidana ketika bicara dengan jurnalistik memang kami memakai UU pers tetapi juga dilaporkan secara perdata dan pidana melalui pengadilan atau kepolisian,” ujarnya.

Sebelumnya, RJB melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya pada 7 Oktober kemarin. Wawancara monolog oleh Najwa berupa kursi kosong yang direpresentasikan sebagai Menkes Terawan dianggap sama saja menyerang Presiden Joko Widodo selaku simbol negara.

“Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden. Karena Menteri Terawan adalah representasi dari presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ungkapnya seusai melapor, kemarin.

Najwa dilaporkan dengan sangkaan pasal pelanggaran UU ITE, cyber bullying hingga perbuatan tidak menyenangkan. (rwo)

Comments

comments