Revisi UU ITE, Komnas HAM Susun Standar Norma untuk Lindungi Hak Sipil

Ilustrasi - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Mantan Ketua Badan Pengurus ELSAM yang juga Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menjelaskan, pihaknya sedang menyusun Standar Norma Pengaturan (SNP) untuk digunakan sebagai pedoman dalam merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM itu memaparkan, Standar Norma Pengaturan (SNP) tersebut diharapkan dapat menjamin kebebasan sipil warga negara, utamanya dalam mengutarakan pendapat di sosial media.

“SNP hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa menjadi acuan dalam proses revisi UU ITE,” kata Sandra dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/3/2021).

Sepanjang 2020, jelas Sandra, Komnas HAM menerima 22 aduan terkait serangan digital dan Undang-Undang ITE. Selain itu, bebernya, Komnas HAM juga melakukan survei dibantu oleh Litbang Kompas terhadap 1.200 responden di Indonesia.

“Sebanyak 36,2 persen dari total 1.200 responden itu merasa tidak bebas dan tidak aman menyampaikan ekspresinya di media sosial dan internet,” ujarnya.

Mantan Koordinator Program Hukum dan Lingkungan WALHI itu menilai, selama ini negara sudah banyak melakukan pembatasan secara serampangan tanpa melalui proses pengadilan, sehingga kebijakan pemerintah rentan melanggar konstitusi.

“Negara dalam membatasi kebebasan berekspresi tidak bisa sewenang-wenang, harus secara legal berdasar regulasi. Perlu ada pengaturan secara jelas agar pembatasan sesuai prinsip HAM dan merujuk pada konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, juga berdasar prinsip non diskriminatif, akuntabel dan bisa diuji oleh publik,” pungkasnya. (Mmu)

Comments

comments