Revisi UU Pelayanan Publik, Ombudsman Usul Pemberian Sanksi Tegas

Rapat kerja virtual PPUU DPD RI dengan Ombudsman RI membahas tentang RUU Perubahan (Revisi) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Rabu (3/2/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPD RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas eksternal pada lembaga/instansi pemerintah mengusulkan penguatan kewenangan lembaga dalam pemberian saksi tegas kepada pejabat publik yang tidak mengindahkan rekomendasi Ombudsman.

Usulan disampaikan saat rapat kerja secara virtual dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI secara virtual, Rabu (3/2/2021).

Rapat membahas tentang RUU Perubahan (Revisi) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Revisi UU diharapkan dapat mewujudkan pengawasan yang kuat terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Ombudsman RI.

Rapat dipimpin Ketua PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu dan Wakil Ketua PPUU Eni Khaerani, serta Pimpinan Ombudsman RI, antara lain Dadan Suparjo Suharmawijaya, Ninik Rahayu, dan La Ode Ida.

Menurut Anggota Ombuydsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, penguatan pemberian sanksi tegas penting dilakukan kepada pejabat lembaga/instansi yang tidak melaksanakan tindakan-tindakan korektif yang dikeluarkan Ombudsman RI.

“Ketika atasannya tidak melaksanakan tindakan korektif itu, mungkin di situ bisa dimasukkan terkait kehilangan hak-hak administratif terkait jabatannya, agar lebih menggigit agar tindakan korektifnya bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Wakil Ketua PPUU DPD RI, Ajbar berharap keberadaan Ombudsman mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, PPUU DPD RI berharap agar RUU Perubahan atau Penggantian UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terwujud pengawasan yang kuat terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, dalam hal ini dilakukan oleh Ombudsman RI.

Oleh karena itu, pengawasan oleh Ombudsman RI harus meliputi pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja berbasis pemenuhan kebutuhan pelayan publik dari masyarakat.

Senada PPUU DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

“Konsep good governance sendiri telah menjadi political will dalam berbagai peraturan perundang-undangan Negara Indonesia,” ucap Badikenita.(har)

Comments

comments