Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin COVID-19

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. (Foto : Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Ribka Tjiptaning menolak mengikuti program vaksinasi COVID-19.

Mantan Ketua Komisi IX DPR ini mengingatkan kepada Menteri Kesehatan untuk jangan main-main dengan vaksin.

Penolakan tersebut disampaikan langsung Ribka Tjiptaning kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan di ruang rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

“Persoalan vaksin. Saya tetap tidak mau divaksin walaupun usia 63 tahun harus divaksin. Saya sudah 63 tahun ini. Meski harus dapat sanksi Rp 5 juta, mending saya bayar,” tegas Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Ribka mengungkapkan dirinya mendapat kabar bahwa sebenarnya PT Bio Farma selaku induk BUMN Farmasi belum sepenuhnya menuntaskan uji klinis ketiga.

“Orang Bio Farma aja bilang belum uji klinis ketiga. Jadi jangan main-main,” ingatnya.

Ribka yang mengisyaratkan meragukan vaksin produksi Sinovac yang akan disuntikan pada tahap pertama kembali menegaskan bahaya vaksin apabila belum dipastikan keamanan dan khasiatnya.

“Ini pengalaman saya saudara menteri ini saya ngomong lagi di rapat ini. Vaksin folio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus vaksin Anti Kaki Gajah di Majalaya malah mati 12 orang. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak. masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun, waktu itu saya jadi Ketua Komisi IX nya,” imbuhnya.

Untuk itu, Ribka kembali meminta Menkes Budi Gunadi untuk tidak main-main terkait program vaksinasi COVID-19. “Jadi jangan main-main soal vaksin ini. Saya yang pertama bilang menolak divaksin,” tegas Ribka kembali.

Politisi senior PDIP ini juga mempertanyakan program vaksin COVID-19 yang digratiskan. Ini memberi sinyalamen program vaksin vorus corona yang digratiskan ini akan menimbullkan persoalan.

“Terus saya mau tanya ini yang digratiskan yang mana? Wong ada lima macam. Ada yang harganya Rp 584 ribu, ada yang harga Rp 292 ribu, Rp 116 ribu, Rp 540 ribu sampai Rp 1,840 juta dan yang harga Rp 2 juta. Pasti yang murah buat yang miskin,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Putih Sari mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus benar-benar dimatangkan persiapannya terutama rencana delivery vaksin. Mulai dari jumlah kebutuhan vaksin, data vaksinasi Covid-19, kesiapan sarana prasarana pendistribusian vaksin hingga kesiapan tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi.

“Berdasarkan data MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia), jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) ada sekitar 2 juta, digabung dengan nakes yang baru lulus bisa mencapai 3 juta, namun sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta ini pendataanya berdasarkan apa?” tanya putri dari politisi senior Haryanto Taslam ini.

Komisi IX DPR RI, kata Putih Sari akan terus mengawasi pemerintah yang akan mulai melakukan vaksinasi pada Rabu (13/1), mulai dari penggunaan anggaran hingga tahap pengujian vaksin di Indonesia. Dengan tujuan ingin memastikan khasiat vaksin tersebut bermanfaat dan aman bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan proses vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan di Indonesia. Total vaksin yang dibutuhkan Indonesia sebanyak 426 juta dosis untuk 181 juta penduduk. Angka itu didapat berdasarkan asumsi efficacy rate 60 persen.

Distribusi vaksin COVID-19 untuk para tenaga kesehatan ini sudah mulai didistribusikan pada 3 Januari 2021 lalu.

“Kita sudah mulai menyebar 1,2 juta dosis pada 3 Januari. Tahapannya kita akan lakukan dulu 566.000 nakes akan kita suntik bulan Januari. Tahapan kedua bulan Februari sekitar 900.000. Total 1,46 juta orang atau 3 juta dosis kita bisa lakukan di Januari-Februari,” ungkap Menkes Budi Gunadi.(har)

Comments

comments