Risma Disarankan Segera Tanggalkan Jabatan Walikota

Menteri Sosial Tri Risma Harini. (Foto : Biro Prmberitaan Sekretariat Negara)

Acuantoday.com, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengizinkan Menteri Sosial Tri Rismahrini merangkap jabatan telah menyalahi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

’’Keputusan Presiden RI (Jokowi) untuk membiarkan pejabat publik rangkap jabatan juga jelas bermasalah. Perintah undang-undang tidak bisa dikesampingkan oleh izin presiden, apalagi hanya sebatas izin secara lisan. Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum,’’ kata Wana Alamsyah lewat keterangan resminya, Kamis (24/12).

Dikatakan Wana Amlamsyah, Risma sendiri mengakui jika Presiden Jokowi mengizinkan dirinya untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Walikota Surabaya. Atas keputusan Jokowi, kata Wana, masyarakat dapat menilai dan melihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Terlebih, keputusan tersebut melanggar UU.

’’ICW mendesak Risma untuk mundur dari salah satu jabatannya. Jika Risma tak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apapun. Perhatian publik juga perlu ditujukan pada Presiden RI yang memberi izin pada Risma untuk rangkap jabatan,’’ tegasnya.

Menurut Wana Alamsyah, praktik rangkap jabatan ini bukan baru terjadi pada Risma, tetapi juga terjadi di tubuh BUMN sebagaimana laporan Ombudsman. Namun, Jokowi tidak bergeming dan kondisi tersebut pun dinormalisasi olehnya.

’’Penting untuk ditekankan, menormalisasi praktik rangkap jabatan sama dengan menormalisasi sesuatu yang dapat berujung pada perilaku koruptif,” jelasnya.

“Sebab, rangkap jabatan dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat merumuskan sebuah kebijakan,’’ tutup Wana Alamsyah. (rht)

Comments

comments