Saran Ahli Hukum untuk Presiden Selesaikan Polemik UU Ciptaker

Sejumlah domonstran saat melakukan aksi menolak disahkannya UU Cipta Kerja./Foto: Acuantoday.com (Rahmat Tuny)

Acuantoday.com, Jakarta―Seruan Presiden agar pihak-pihak yang tidak puas Undang-Undang Cipta Kerja melalui jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tidak tepat dan bukan solusi. 

Pasalnya, sejumlah substansi yang disebut bersumber dari informasi hoaks, nyatanya secara substansi tetap dianggap bermasalah.

“(Ini) tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan yang dianggap minim. Persoalan ini tidak bisa ditempuh melalui jalan pintas melalui ruang persidangan di MK,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi, dalam pesan tertulisnya,Senin (12/10).

Menurut dia, seharusnya ruang dialog dikembalikan di parlemen sebagai tempat persemaian ide dan aspirasi warga negara. Warga negara dan badan-badan negara dapat berembuk di DPR. 

“Bukan berhadap-hadapan di ruang pengadilan di MK,” tambahnya. 

Pengajar hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta ini menuturkan,  untuk mengembalikan ruang perdebatan dan dialektika secara konstitusional antara warga negara dengan negara, pilihannya  dengan melakukan legislative review di DPR. 

Pilihan ini, lanjut Ferdian merupakan langkah moderat, sekaligus sebagai koreksi atas pengambilan keputusan terhadap UU Ciptaker oleh Presiden dan DPR sebelumnya. 

Langkah ini, dalam pandangan dia, jauh lebih kontekstual dan menempatkan rakyat dalam posisi yang terhormat. 

Ia tegas mengatakan, perubahan UU Ciptaker adalah upaya menemukan kembali daulat rakyat di Parlemen. 

“Pilihan itu kian relevan dengan kondisi obyektif saat ini dimana draft UU Cipta Kerja masih dalam proses perapihan di Badan Legislasi (Baleg) DPR,” ucap Ferdian.

Lebih lanjut Ferdian, secara teknis upaya legislative review cukup mudah dan praktis sepanjang DPR, dan Presiden menangkap kemauan rakyat atas substansi UU Ciptaker dii Pasal 23 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Aturan itu menyebutkan, DPR dan Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas disebabkan mengatasi keadaan konflik, serta keadaan tertentu lainnya yang terkait dengan urgensi nasional. 

Secara teknis, menurut dia, UU Cipta Kerja ini diundangkan terlebih dahulu, setelah itu langsung diajukan draft perubahan UU Cipta Kerja di DPR.

“Nah, perubahan UU Cipta Kerja ini harus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya. (rht)

Comments

comments