Sebanyak 12,4 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Upah

Ilustrasi-Beberapa lembar pecahan rupiah./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Pemerintah telah menyalurkan dana Rp14,88 triliun untuk 12,4 juta pekerja penerima subsidi upah. 

“Data terakhir yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dari 15,7 juta pekerja ternyata jadi 12,48 juta pekerja, jadi ada selisih dari target awal karena sudah dilakukan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah  di gedung KPK Jakarta, Jumat (2/9).

Menaker menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengenai follow up rekomendasi KPK terhadap program subsidi upah.

Menurut dia, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima subsidi upah adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 per bulan selama 4 bulan yaitu Agustus-Desember 2020 dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

“Alhamdulilah realisasi bantuan subsidi gaji sudah dalam beberapa batch. Batch I kami menerima data 2,5 juta pekerja, batch II ada 3 juta pekerja, batch III ada 3,5 juta pekerja, batch IV ada 2,6 juta pekerja dan batch V ada 618 ribu data pekerja,” tambah Menaker.

Realisasi batch I mencapai 99,38 persen atau 2,4 juta penerima; batch II 99,38 persen atau 2,9 juta penerima; batch III 99,32 persen atau 3,4 juta penerima; batch IV 69,18 persen atau 1,8 juta penerima sedangkan data batch V baru diterima 30 September 2020.

“Jadi saat ini sedang berjalan proses check list di Kemenaker, kami butuh waktu 4 hari kira-kira tanggal 5 Oktober 2020 baru bisa disalurkan,” ungkap Menaker.

Menurut Menaker, ada beberapa kendala kenapa realisasi tidak mencapai 100 persen.

“Terjadi duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, dibekukan, rekening tidak sesuai NIK (nomor induk kepegawaian), rekening tidak terdaftar, seluruhnya ada 130.183 yang mengalami kendala,” tambahnya.

Terhadap kendala tersebut, Kemenaker telah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur serta membuat posko pengaduan serta sistem cek secara daring melalui aplikasi sisnaker ditambah menyediakan call center termasuk nomor whatsapp.

“Misalnya, mereka yang masuk kriteria tapi belum turun mungkin masuk ke batch IV atau batch V yang sedang proses cek,” ungkap Ida. (adi)

Comments

comments