Sejumlah “PR” Menanti Kapolri Baru

Gedung Mabes Polri./Foto: Istimewa

JIKA tak ada aral melintang, Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal mengambil alih tongkat komando dari Kapolri Idham Aziz yang pensiun 1 Februari mendatang. Namun, semua tergantung bagaimana Listyo mampu lolos fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) dari Komisi III DPR yang dimulai Senin (13/1) pekan depan.

Banyak yang menduga, perjalanan karier lulusan Akpol tahun 1991 itu bakal mulus menuju singgasana Kapolri, lantaran Listyo merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Jokowi percaya pada pilihannya dan menanggalkan rekomendasi calon lain dari Kompolnas, seperti Wakapolri sekarang, Komjen Gatot Edhy Pramono. 

Hubungan antara Jokowi-Listyo bisa dibilang sudah terbangun lama dan dekat. Listyo tercatat pernah menjadi Kapolresta Solo, ketika Jokowi menjabat wali kota di sana pada medio 2011. Hubungan makin erat, di saat Jokowi menjadi presiden pada 2014 dan memilih ‘konco’ lamanya itu sebagai ajudan pribadinya.

Faktor lain kemulusan jalan Listyo jadi Kapolri, dipengaruhi oleh klopnya jajaran Komisi III DPR akan sosok Kabareskrim itu. Belum juga fit and proper test dimulai, Ketua Komisi III Herman Hery sudah lempar pujian. Listyo disebut  sebagai figur reformatif yang bisa membawa pembaharuan di tubuh kepolisian. Bahkan, secara terbuka, dia mengklaim mayoritas fraksi di komisinya mendukung penuh Listyo melanjutkan kepemimpinan Idham. 

Tak gampang sembuh 

Kelak, begitu Idham turun tahta, Kapolri baru bakal dihadapkan banyak pekerjaan rumah (PR), khususnya soal reformasi institusi: mulai dari pelanggaran HAM hingga korupsi. 

Dalam siaran pers KontraS yang diterima Acuantoday.com, Kamis (14/1), disebutkan, institusi kepolisian pada praktiknya akan melahirkan situasi yang kerap disebut sebagai the paradox of institutional position

Artinya, aparat kepolisian bisa memiliki ruang yang besar untuk menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), akan tetapi sifat dari keistimewaan ini kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan dimonopoli, yang sering berujung disalahgunakan.

“Sehingga menghasilkan pelanggaran HAM,” kata Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. 

Fatia menuturkan, polisi kerap mengambil langkah diskresi atau opsi kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil, dengan dalih menjaga kamtibnas. 

Namun, pada realitanya, diskresi ini diwujudkan dalam sejumlah kebijakan yang justru membatasi kebebasan sipil bahkan melangkahi wewenang lembaga legislatif dengan memuat hal-hal yang bersifat mengatur secara umum dan pembatasan hak-hak warga.

Dia mencontohkan, Surat Telegram STR/645 /X/PAM.3.2/2020 tentang antisipasi unjuk rasa dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 lalu dalam rangka penolakan Omnibus law Cipta Kerja, sebagai laku pembatasan hak warga yang menjurus pada pelanggaran HAM. 

Dalam Surat Telegram itu, Fatia menyatakan, Polri mengeluarkan beberapa instruksi yang tidak selaras dengan tupoksi Polri. Misal, dari instruksi untuk tidak memberikan izin kegiatan, termasuk aksi unjuk rasa, instruksi untuk melakukan kontra narasi terhadap isu-isu yang mendiskreditkan Pemerintah, dan melakukan manajemen media untuk bangun opini bahwa publik tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi. 

“Berbagai instruksi ini sudah tidak berada dalam ranah penegakkan hukum, melainkan ranah politik antara masyarakat dengan Negara,” katanya. 

Laku pelanggaran HAM berlanjut tatkala polisi melakukan pengamanan demonstrasi. Pangkalnya, karena aparat lebih memilih langkah represif ketimbang cara humanis dalam kerja pengamanan, alih-alih menghormati hak warga untuk bereksperesi dan mengemukakan pendapatnya.  

Menurut Fatia, represifitas aparat bisa terlihat dari pemberangusan yang kerap terjadi pada saat sebelum, saat, sampai sesudah adanya aksi massa. Sikap represif aparat bukan saja terjadi di aksi massa UU Ciptaker, tapi jauh hari sudah berlangsung. 

“Pola-pola tersebut merupakan keberulangan dari pola-pola represif dalam menangani aksi massa sebagaimana telah terjadi dalam tiga momentum besar di tahun 2019 yakni May Day, Aksi Bawaslu, dan Reformasi Dikorupsi,” kata Fatia. 

LBH Pers mencatat, kekerasan aparat bukan cuma menimpa aksi massa, jurnalis yang meliput pun tak luput dari sikap represif. Data tahun 2020 menyebutkan, Kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis dengan kasus terbanyak.

“Institusi yang mestinya hadir untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan hukum ini, justru tampil sebagai aktor utama kekerasan. Dari 117 kasus yang terdata, 76 kasus di antaranya dilakukan oleh aparat kepolisian,” kata Ketua LBH Pers Ade Wahyudi dalam siaran pers, Selasa (12/1). 

Ade menjabarkan, tindakan represif oleh aparat banyak terjadi saat aksi demonstrasi terhadap pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada Oktober 2020, dengan total 71 kasus. 

Secara akumulatif selama 2020, tercatat sedikitnya 99 jurnalis mengalami kekerasan, mulai dari berupa penganiayaan, intimidasi, penangkapan, penghapusan data liputan, hingga serangan siber.

Bagi Fatia, pelanggaran HAM, terlebih dalam konteks pengekangan kebebasan berekspresi yang dilakukan aparat kepolisian sulit diberantas, sepanjang tak adanya evaluasi internal yang merujuk pada nilai-nilai HAM itu sendiri.

“Tanpa adanya evaluasi secara segera terhadap kelembagaan Polri, maka tugas mulia berupa penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas dapat digunakan secara bias demi kepentingan-kepentingan eksternal yang dapat merugikan masyarakat dan mengancam HAM,” jelasnya. 

Borok lainnya adalah persoalan korupsi. Dari hasil survei dalam tiga tahun terakhir, tercatat Polri masuk dalam institusi negara yang paling korup.

Merujuk survei Transparency International Indonesia (TII), yang memotret kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan persepsi dan pengalaman masyarakat di masing-masing negara di kawasan Asia Pasifik pada 2017, termasuk Indonesia, menghasilkan persepsi sebanyak, 39 persen publik menganggap polisi adalah lembaga paling korup, kemudian disusul legislatif (37 persen). 

Kemudian, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) setahun berselang menyampaikan hasil 10,7 persen responden pernah berurusan dengan polisi. Dari jumlah tersebut, 33,7 persen pernah dimintai uang. Disusul di posisi kedua institusi pengadilan dengan sampel dari 2,4 persen responden. Dari jumlah itu, 21,6 persen pernah dimintai uang. 

Pada 2020, Polri kembali masuk dalam institusi paling korup, kali ini di peringkat empat. Hasil survei TII mengungkapkan 48 persen responden menyebut Polri sebagai institusi yang dianggap korup. Peringkat satunya ditempati DPR dengan hasil 51 persen responden. (Rohman Wibowo)

Comments

comments