Selesaikan Sengketa Tanah Adat, Pusat Diminta Efektifkan Kerjasama dengan Pemda

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat rapat secara virtual dengan Komite I DPD, Selasa (6/10).

Acuantoday.com, Jakarta- Untuk mempercepat program penyelesaikan konflik kehutanan dan lahan, serta percepatan reformasi agraria, pemerintah diminta lebih mengefektifkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Program yang menjadi prioritas Pemerintah itu diminta fokus menyelesaikan konflik lahan terkait masalah tanah ulayat (adat).

“Komite I DPD RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian LHK dalam pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial,” kata Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, dalam rapat bersama Kementerian LHK, Selasa (6/10).

Salah satu upaya yang didorong adalah bentuk tim kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta penyelesaian konflik lahan atau pertanahan yang berada di kawasan hutan di daerah-daerah.

Komite I DPD RI juga mendukung Kementerian LHK untuk mendorong Pemda mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah.

Karena menurutnya hutan dan kekayaannya merupakan bagian dari kekayaan nasional yang wajib dikelola, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat di daerah. “Tetapi dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan,” tegas Fachrul.

Rapat kerja antara Komite I DPD RI dan Kementerian LHK dihadiri langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan seluruh pimpinan Komite I DPD RI. (rht)

Comments

comments