Senator Diminta Advokasi Hak Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Hernawati (berkursi roda) saat diterima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah Senator di kediaman Ketua DPD di kawasan Jalan Denpasar Raya, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Acuantoday.com, Jakarta- Senator di 34 provinsi diminta mengawal hak-hak para penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Dari 26 hak penyandang disabilitas, tiga isu utama menjadi fokus Ketua DPD RI, A.A LaNyalla Mahmud Mattalitti yaitu hak akses Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan.

“Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi bisa menjadi perhatian pemerintah daerah,” ucap LaNyalla saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Jakarta, Senin (14/9/2020).

LaNyalla yang menerima data dan masukan dari PPDI tentang implementasi di lapangan tentang ketiga hak tersebut. Terutama kewajiban penyerapan kuota untuk pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan.

“Ini perlu dilakukan check and recheck di lapangan, termasuk berapa yang wiraswasta dan apa kendala yang dihadapi,” tandasnya.

Dari data Kemensos, kata dia, dari kelompok usia produktif beruisa 19 sampai 59 tahun tercatat sebanyak 162 juta jiwa lebih, sebanyak 9,5 juta jiwa diantaranya merupakan para penyandang disabilitas dengan kategori sedang. Sementara penyandang disabilitas kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa.

Begitu juga akses Pendidikan. Masih banyak anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus belum bisa masuk di sekolah umum. Sehingga terpaksa masuk di SLB. Penyebab acapkali hanya karena guru di sekolah tidak memiliki ilmu mengajar untuk anak berkebutuhan khusus.

Dari total 38 juta jiwa anak usia sekolah 7 hingga 18 tahun, sebanyak 600 ribu merupakan anak penyandang disabilitas kategori sedang, dan sebanyak 173 ribu masuk dalam kategori berat. “Kalau di kota besar mungkin tertangani, tapi bagaimana dengan mereka yang berada di desa?” gugat LaNyalla.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PPDI, Gufroni Sakaril
meminta pemerintah perlunya melakukan sensus disabilitas Indonesia. Ia berharap data yang dibuat pemerintah valid karena bukan sekadar data dari survei atau yang ada di Kemensos tetapi datanay berdasarkan sensus kependudukan.(ato)

Comments

comments