Senator RI Dukung Penguatan BNPB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPD RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Komite II DPD RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Rapat menghasilkan kesimpulan pentingnya revisi UU Penanggulangan Bencana untuk memperkuat payung hukum BNPB.

Pimpinan rapat, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menyatakan penguatan kewenangan BNPB dari segi regulasi itu berupa penguatan anggaran atau memperjelas koordinasi antara pusat dan daerah.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat dipandang perlu untuk diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Pembahasan rapat ini akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI untuk selanjutnya dimasukan dalam DIM usulan ke DPR RI. Diharapkan penjelasan dari BNPB dapat memperkaya pemahaman kami tentang perlunya revisi Undang-Undang,” jelas Puteh.

Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan, revisi undang-undang juga perlu mengatur ketentuan penanganan bencana non alam, seperti pandemi Covid-19 yang tengah melanda bangsa ini.

Senator asal Kalimantan Utara ini juga menilai revisi perlu mengakomodir pembentukan unit pelaksana teknis di daerah dan mengkaji kembali aturan penetapan status kebencanaan. “Dalam draft, di pasal 14 diamanatkan untuk dapat membentuk unit pelaksana teknis di daerah. Selain itu, pasal 7 ayat 2 tentang penetapan status bencana paling lambat 3x 24 jam, ini penting apa kira-kira pertimbangannya soal status penetapan yang terlalu lama,” jelas Hasan Basri.

Kepala BNPB Doni Monardo mengapresiasi revisi yang diinisiasi oleh Komite VIII DPR RI. Menurutnya, revisi penting untuk dilakukan untuk penguatan BNPB sebagai lembaga yang bertanggung jawab dengan kebencanaan di tanah air.

“Kami apresiasi revisi ini bahkan sudah dibentuk panja. Namun, jika dilihat dalam fungsinya, kami hanya eksekutor, tidak terlibat langsung dalam keputusan tentang badan ini sendiri. Apapun putusan politik yang tertuang dalam undang-undang, kewajiban kami untuk menjalankannya,” ujar Doni.

Lebih lanjut Doni sepakat akan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga dinilai perlu untuk masuk dalam kegiatan literasi di sektor pendidikan.

“Memang harus ada pendidikan kebencanaan atau ilmu pengetahuan yang isinya adalah pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan bencana. Ini penting untuk mewujudkan ekokrasi atau kedaulatan lingkungan hidup,” jelasnya.

Sejumlah Kepala BPBD provinsi ikut mendampingi Doni Monardo dalam rapat. Antara lain Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menerangkan di Banten ada 14 potensi bencana, antara lain banjir, gempa bumi, longsor, kekeringan, dll.

Sekretaris BPBD DKI, Anton Parura menyatakan untuk Provinsi DKI Jakarta terdapat delapan ancaman bencana. “Antara lain gelombang ekstrim, banjir, kebakaran, epidemi, konflik sosial, dll,” ujarnya.

Data bencana di DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir paling besar adalah kebakaran 500-700 kasus, dimana rata-rata sehari ada dua kebakaran, lalu banjir, pohon tumbang, gempa bumi.

Dalam Program Jakarta Siaga 112 seperti Program Emergency di Amerika Serikat 911 dimana dalam sehari masuk 1000-3000 telepon. Yang menjadi target BPBD Jakarta saat ini adalah menambah peralatan untuk menunjang Tim Reaksi Cepat dengan 500 perahu dan 70 tenda.

“Masyarakat diharapkan aktif melalui keluarga tangguh bencana, lalu di perkantoran ada captain floor untuk memimpin jalur evakuasi,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Dani Ramdan mengungkapkan strategi untuk menangani bencana berulang adalah dengan mitigasi.

Dani mengusulkan agar dalam revisi dimasukkan klausul dana untuk bencana dapat dicairkan sejak siaga darurat bukan tanggap darurat.

“Karena jika menunggu status tanggap darurat, butuh SK penetapan kepala daerah dan proses administrasi lain yang cukup lama memakan waktu dan akibatnya korban sudah bergelimpangan,” tegasnya.(rht)

 

Comments

comments