Sepekan PSBB, Satgas Covid-19 Kota Bandung Segel 22 Tempat Usaha

Personel Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung menyegel salah satu tempat usaha

Acuantoday.com, Bandung – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bandung terus meningkatan pengawasan pada pelaksanaan Pembatasan Seosial Beskala Besar (PSBB) proporsional.

Sepekan PSBB proporsional berjalan sesuai arahan pemerintah terkait adanya pembatasan kegiatan di wilayah Jawa dan Bali, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung menindak 22 pelanggar.

Para pelanggar terdiri dari minimarket, restoran, cafe dan tempat hiburan. Semuanya melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 1 Tahun 2021 tentang aturan pelaksanaan PSBB proporsional.

“Ada 12 pelanggar yang diberikan sanksi denda dan sudah mengurusnya. Yang belum mengurus masih ada 10,” ucap Kasi Penyidikan Pendindakan Satpol PP Kota Bandung Mujahid Syuhada, Senin (18/1).

Mujahid mengungkapkan, sebagian besar pelanggar yang dilakukukan ke 22 tempat usaha itu terkait jam operasional. Baik itu karena membuka tempatnya lebih awal, maupun operasionalnya melewati batas.

“Ada pelanggaran protokol kesehatannya juga selain jam operasional. Khususnya kerumunan dan tak menerapkan protokol kesehatan sesuai Perwal,” jelas Mujahid.

Mujahid menuturkan, ketika penindakan di lapangan tim Satgas Penanganan Covid-19 langsung menghentikan sementara atau penyegelan terhadap para pelanggar.

“Apabila ingin kembali beroperasi harus mengurus sanksi. Sementara itu proses operasional kami hentikan kegiatannya selama 3 hari. Tapi para pelanggar untung nya bisa menunjukan izin,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mujahid memastikan tim gabungan dari Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung akan terus bergerak melaksanakan penyisiran selama masa PSBB proporsional. Utamanya menyasar tempat yang berpotensi ada kerumunan.

Seperti diketahui, sejak Senin, 11 Januari 2020 lalu Kota Bandung termasuk dalam daerah yang memberlakukan PSBB proporsional di wilayah Jawa Barat.

Kebijakan inj untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan yang diinstruksikan Pemerintah Pusat khusus di sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali hingga 25 Januari 2020.(dila)

Comments

comments