Serikat Pekerja Indonesia Duga Ada Mafia Pasar Modal di Balik Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Kantor BPJS Ketenegakerjaan (Jamsostek). (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta―Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPI) menduga ada mafia pasar modal dalam kasus korupsi terkait pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan angka mencapai Rp20 triliun.

Setelah kasus Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun dan Asabri yang merugikan keuangan negara sebesar 23,73 triliun, Presiden ASPI Mirah Sumirat menduga kasus yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dugaan adanya mafia pasar modal yang bergentayangan di Indonesia

Hal ini, kata Mirah, dalam pernyataannya seperti diterima Acuantoday.com, Senin (15/2), karena dari ketiga skandal mega korupsi tersebut mempunyai kesamaan modus dan pelaku yang serupa.

Modusnya, terang Mirah, adalah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi, yang pelakunya melibatkan pihak dengan latar belakang yang sama antara lain oknum perusahaan efek/sekuritas dan oknum manajer investasi.

”Dalam skandal mega korupsi Jiwasraya dan Asabri memunculkan nama yang sama yaitu Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro yang merupakan Komisaris PT Hanson International Tbk. Selain itu argumentasi dari semua pelaku seragam yaitu kerugian atas resiko bisnis,” ujarnya.

Mirah menjelaskan, pihaknya juga mendasarkan dugaan adanya “mafia pasar modal” pada tren melonjaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang belum lama ini dirilis, papar Mirah, menunjukkan sampai Desember 2020 lalu, transaksi mencurigakan di pasar modal menembus angka 443 kasus. Angka itu melonjak 751,9 persen dibandingkan data 2019 yang hanya mencatatkan 52 kasus transaksi mencurigakan selama tahun tersebut.

”Pemerintah melalui Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu semaksimal mungkin menjalankan kewenangannya agar kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir di pasar modal ini tidak lagi terjadi,” pungkasnya.

Khusus terkait kasus BPJS Ketenagakerjaan, ucap Mirah, membuktikan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah gagal menjalankan amanah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana amanat seharusnya dikelola berdasarkan prinsip antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, yang hasil pengelolaannya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besarnya kepentingan peserta.

”Direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang meliputi pengendalian internal dan manajemen risiko, serta berakibat tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pekerja di Indonesia,” tukasnya. (mmu)

Comments

comments