Sering Didemo karena Strategi Kebijakan Masih Gunakan Pola Pemadam Kebakaran

Ilustrasi - Pembuatan kebijakan negara seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai masih menerapkan strategi dan pola pemadam kebakaran sehingga berujung demonstrasi penolakan UU tersebut. /Foto: Acuantoday.com

Acuantoday.com, Semarang- Strategi dan pola komunikasi yang diterapkan dalam proses pembuatan kebijakan publik (UU, perda maupun peraturan lainnya) saat ini dinilai masih seperti pemadam kebakaran.

Akibatnya, ketika sebuah UU, peraturana daerah maupun kebijakan lainnya dibuat oleh institusi atau lembaga di negeri ini selalu diwarnai aksi protes demonstrasi turun ke jalan.

“Karena pola komunikasinya menunggu reaksi atas kebijakan yang diberlakukan baru dilakukan sosialisasi masif untuk memberi pemahaman,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) di Semarang, Minggu (11/10).

Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus segera memperbaiki pola komunikasi kebijakan untuk menghindari pemahaman yang salah terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

“Belajar dari beberapa kali peristiwa dalam proses pembuatan kebijakan dirasa perlu mengomunikasikan dengan tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan,” imbuhnya.

Kejadian terakhir yang mendapat perhatian terkait pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pekan lalu.

Dalam pemeriksaan pihak kepolisian, katanya, terungkap bahwa sebagian besar pengunjuk rasa mendapat informasi yang salah terkait RUU Cipta Kerja. Informasi yang salah itu diduga menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa.

“Bila sejak awal RUU Cipta Kerja ini dibahas, banyak orang sudah memahami rancangan kebijakan ini, mungkin saja unjuk rasa besar-besaran tidak akan terjadi,” ujar legislator Partai NasDem itu.

Rerie menilai strategi pemadam kebakaran dalam pola pembuatan kebijakan publik sangat berisiko karena pihak-pihak yang kecewa atas kebijakan kemudian bereaksi di luar batas, seperti perusakan, tidakan anarkis dan bentuk kekerasan lain saat demo berlangsung.

Oleh karena itu, Rerie menekankan sosialisasi masif sejak awal secara persuasif lewat kanal-kanal yang tepat harus dilakukan untuk mengurangi pemahaman keliru atau disinformasi tentang UU, perda atau kebijakan lain yang akan diberlakukan.

Apalagi, saat ini masih banyak rancangan undang-undang yang masih dalam proses tahapan pembahasan di DPR RI dan menjadi perhatian masyarakat, antara lain RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang dinilai kontroversial oleh masyarakat.

“Kedepankan nilai-nilai transparansi juga menjadi ciri manajemen publik yang baik,” pesannya.

Rerie mengatakan sudah saatnya pemerintah melakukan perubahan dalam pengelolaan komunikasi di kalangan birokrasi pada institusi negara agar menjadi lebih baik dalam menghadapi perkembangan zaman.(ato)

Comments

comments