Sering Diubah-ubah, Eks Ketua MK Sebut UU Ciptaker Bisa Dibatalkan

Gedung Mahkamah Konstitusi. Senin (28/9) Majelis Hakim Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memutus Ketua Pengadilan Pajak tidak lagi diusulkan Menteri Keuangan./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta―Banyaknya versi Undang-Undang Cipta Tenaga kerja setelah disahkan DPR, 5 Oktober lalu, berpotensi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

“UU Ciptaker tersebut bisa saja dibatalkan seluruhnya jika proses dalam pembentukan dan pengesahannya bermasalah,” kata eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut Jimly, MK bisa melakukan uji materi UU dan bisa pula melakukan uji formil terhadap UU Ciptaker yang kini menjadi polemik di masyarakat.

“Pengujian konstitusionalitas UU di MK, dapat menyangkut dua objek perkara, yaitu materi pasal atau ayat UU dan hal lain di luar materi seperti proses pembentukan dan pengesahannya di DPR,” kata Jimly.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menjelaskan, jika yang bertentangan materinya, maka materi terkait itu saja yang dibatalkan.

“Tapi kalo prosesnya, seluruh UU bisa dibatalkan,” jelasnya.

Anggota DPD RI itu juga menilai kalau pengujian di luar materi UU seperti proses pembentukan disebut dapat melakukan pengujian formil.

“Coba cek, apa benar ketika disahkan di DPR, naskah final belum ada. Kalo para anggota DPR bisa buktikan bahwa mereka belum dibagi naskah final, sangat mungkin dinilai bahwa penetapan UU tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebutkan kalau mengenai rumor yang beredar tentang UU Ciptaker yang berjumlah 1032 halaman merupakan draft kasar dan setelah direvisi jumlah halaman UU Ciptaker tersebut berjumlah 812 halaman.

“1032 halaman merupakan draft kasar bukan sebagai legal paper setelah berkembang dan direvisi secara legal jumlah halaman 812 halaman termasuk pula penjelasan,” ujarnya.

“UU secara resmi hanya 488 halaman plus penjelasan menjadi 812 halaman yang merupakan bagian lampiran dsn sudah final,” tegasnya. (rht)

Comments

comments