Jaksa Ungkap Praktik Suap di Sidang Mantan Sekretaris MA dan Menantunya

Sidang perdana mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono secara virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/10)./Foto : Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono menjalani sidang perdana kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA.

Kedua terdakwa yang sempat buron, didakwa menerima suap senilai Rp45,726 miliar, serta menerima gratifikasi senilai Rp37,287 miliar.

Dalam sidang dakwaan yang digelar secara virtual tanpa kehadiran terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, keduanya didakwa menerima uang suap dari dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait pengurusan dua gugatan hukum di MA.

“Terdakwa I Nurhadi selaku Sekretaris MA 2012-2016 bersama-sama terdakwa II Rezky Herbiyono menerima uang sejumlah Rp45,726 miliar dari Hiendra Soenjokto selaku Direktur Utama PT MIT,” kata JPU KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan dakwaan, seperti fail yang dibagikan Humas PN Jakpus, Bambang, Nurcahyono, Kamis (22/10).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yaitu perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Jaksa menjabarkan, gugatan pertama adalah perkara antara PT MIT versus PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang mempersoalkan perjanjian sewa-menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan 26.800 meter persegi yang terletak di wilayah KBN Marunda kav C3-4.3, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam perkara itu, gugatan diajukan Hiendra Soenjoto pada 27 Agustus 2010 dan 16 Maret 2011 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Saat itu gugatan yang bersangkutan dikabulkan dan menghukum PT KBN untuk membayar uang ganti rugi PT MIT sebesar Rp81,778 miliar.

PT KBN mengajukan banding, tapi justru pengadilan menguatkan putusan sebelumnya, sehingga pihak korporasi sektor perdagangan dan logistik itu mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA pada 29 Agustus 2013 justru, membuat putusan yang berkebalikan dengan menghukum PT MIT untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp6,805 miliar. Lantas, PT KBN pada 25 April 2014 lalu meminta Ketua PN Jakut memberikan aanmaning/teguran kepada PT MIT untuk memenuhi putusan kasasi selama 8 hari.

Dari sinilah, praktik korupsi berawal. Hiendra meminta dikenalkan ke adik ipar Nurhadi, Rahmat Santoso yang juga paman Rezky yang bestatus sebagai advokat.

“Pada kenyataannya, Hiendra Soenjoto meminta terdakwa II yang merupakan menantu sekaligus orang kepercayaan terdakwa I untuk mengurus perkara tersebut padahal diketahui saat itu terdakwa II bukanlah advokat,” kata jaksa.

Namun, proses hukum sudah berjalan sehingga PN Jakut mengeluarkan penetapan untuk menangguhkan isi putusan MA sampai adanya putusan PK.

Saat itulah, peranan Rezky dimulai. Melalui rekannya, Calvin Pratama diduga membuat perjanjian dengan Hiendra yaitu yang bersangkutan balal memberikan uang pengurusan administrasi terkait penggunaan “depo container” sebesar Rp15 miliar dengan jaminan cek bank QNB Kesawat atas nama PT MIT senilai Rp30 miliar.

“Padahal, pada kenyataannya Hiendra Sonjoto tidak punya dana pengurusan perkara,” tutur jaksa.

Dalam meminta bantuan Rezky, Hiendra kemudian membuat kesepakatan bahwa Rezky akan diberi uang Rp400 juta untuk mengurus perkara PT MIT.

Rezky selanjutnya meminta uang Rp10 miliar kepada rekannya, Iwan Cendekia Liman untuk mengurus perkara PT MIT karena Hiendra tak kunjung membayar uang pelicin atau fee.

“Pada saat itu terdakwa II (Rezky) mengatakan kepada Iwan Cendekia Liman bahwa perkara sedang diurus oleh terdakwa I (Nurhadi) dan uang akan dikembalikan dari dana yang didapat dari terdakwa II yang bersumber dari pembayaran ganti rugi PT KBN kepada PT MIT sejumlah Rp81,778 miliar,” ungkap jaksa.

Tapi kemudian pada 4 Juni 2015, PN Jakut menolak gugatan kedua PT MIT dan PK PT MIT juga ditolak. Kendati begitu, kedua terdakwa tetap menjanjikan Hiendra bakal berusaha memenangkan sengketa.

Rezky kemudian ditransfer Rp10 miliar pada 19 Juni 2015 dari Iwan Cendekia. Setelahnya, ia menyerahkan cek senilai Rp30 miliar dan 3 lembar cek Bank Bukopin atas nama dirinya untuk dicairkan.

Sehari berikutnya, Rezky di rumah Nurhadi menyampaikan kepada Iwan Cendekia bahwa perkara PT MIT sudah ditangani Nurhadi dan dipastikan aman

Terlibat dalam gugatan kasus internal PT MIT

Jaksa menjabarkan, kedua tersangka juga terlibat dalam gugatan lain, yakni menyoal perkara gugatan antara Hiendra Soenjto melawan Azhar Umar.

Azhar selaku rakan Hiendra, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Hiendra Soenjoto di PN Jakarta Pusat (Jakpus) pada 5 Januari 2015 tentang akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT MIT dan perubahan komisaris PT MIT yang didaftarkan pada 13 Februari 2015.

Merasa butuh konsultasi hukum, Hiendra pun menghubungi Nurhadi melalui Rezky untuk mengurusi perkara internal tersebut.

Untuk pengurusan perkara itu, kedua terdakwa telah menerima uang suap sejumlah Rp45,726 miliar secara bertahap melalui 21 kali transfer ke rekening Rezky Herbiyono, Calvin Pratama, Soepriyono Waskito Adi dan Santoso Arif pada periode 2 Juli 2015 – 5 Februari 2016.

Atas uang suap itu, kedua tersangka menggunakannya untuk foya-foya. Mulai dari membeli mobil Land Cruiser, Lexus, Alpard beserta aksesoris, membeli jam tangan, membayar utang, berlibur keluar negeri, menukar dalam mata uang asing, merenovasi rumah, serta kepentingan lainnya.

Atas perbuatannya itu, kedua terdakwa didakwa dikenaka Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.(rwo)

Comments

comments