Sikapi Revisi UU Pemilu, Golkar Lihat Dinamika Politik

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2020). Rapat membahas harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat / Foto : Hardianto

Acuantoday.com, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Azis Syamsuddin mengakui pihaknya belum memutuskan sikap terkait dengan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI.

Pasalnya, Golkar masih menerima aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk di internal partai.

“Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan, per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis,” kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/2).

Wakil Ketua DPR RI menuturkan, posisi RUU Pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung pelaksanaan Pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024. Sehingga, secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.

Lanjut Azis, jika revisinya disahkan maka akan ada Pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka Pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan.

“Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun,” ucapnya.

Dikatakan Azis, bila tidak ada Pilkada pada 2022, maka yang terpilih di Pilkada 2020 hanya akan menjabat 3 tahun 8 bulan, namun bila ada pilkada pada 2022 berarti proses seperti biasa dan terjadi pemilihan serentak di 2027.

“Kalau RUU ini tidak direvisi maka sistem pemilu di 2024 akan sama dengan 2019 dan pilkada serentak akan digelar di November 2024 usai pelantikan presiden terpilih,” jelasnya.

Jika tidak ada Pilkada pada 2022 maka akan ada pelaksana tugas (Plt) kepada daerah, bagi daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya. “Ini perlu diantisipasi dari sekarang,” tutupnya. (rht)

Comments

comments