Skandal Red Notice Djoko Tjandra, Bagaimana Kabar Dua Polisi?

Ilustra- Kasus suap terpidana kasus korupsi cassie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra dengan tersangka dua anggota perwira polisi tekah dilimpahkan ke Kejaksaan, Kamis (24/9).

Acuantoday.com, Jakarta- Skandal pencabutan status buronan (red notice) terpidana Djoko Tjandra memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara dua perwira Polri sudah dilimpahkan ke kejaksaan sejak Kamis (24/9).

Jenderal Polri yang terlibat dalam kasus tersebut kini bersatus tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen (Pol) Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo.

Keduanya diduga menerima suap dari Djoko Tjandra sebesar 20 ribu dollar AS atau setara Rp296-an juta. Uang itu diberi kepada mereka melalui perantara bernama Tommy Sumardi. Ia juga telah ditetapkan tersangka.

Djoko Tjandra diduga menyuap pejabat di Kejagung dan Polri demi bisa melenggang masuk ke Indonesia tanpa ditangkap meski statusnya buron kasus korupsi bank Bali.

Ia meminta bantuan pengacara Anita Kolopaking (ikut ditetapkan sebagai tersangka) untuk mencari penegak hukum yang bisa mengurusi kenginannya. Kemudian muncul nama Napoleon dan Prasetijo yang bersedia.

Kedua perwira Polri tadi diduga berperan membuat surat dan dokumen palsu untuk Djoko Tjandra. Kini, Napoleon dan Prasetijo setelah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 5 ayat (2), pasal 11, dan pasal 12 huruf a dan b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Berbeda dengan Prasetijo yang memilih mengikuti proses hukum, Napoleon justru menggugat keabsahan tuduhan hukum yang menderanya dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (21/9).

Sidangnya sudah digelar, tapi belum menghasilkan keputusan apapun, lantaran pihak penyidik Bareskrim Polri mangkir dari sidang. Napoleon menuding penyidik Bareskrim Polri tidak punya bukti kuat sehingga status tersangka semestinya dilepas.

“Kalau tidak punya bukti, ya harusnya dihentikan saja,” ujarnya di PN Jaksel seperti dikutip Antara.

Upaya Djoko Tjandra agar terbebas dari status buron dan jeratan hukum pidana dua tahun atas skandal bank Bali, setidaknya melibatkan penegak hukum di dua instansi. Selain Polri, ia juga diketahui menyuap Jaksa Pinangki untuk mengurusi fatwa Mahkamah Agung (MA) demi bebas masuk ke Indonesia tanpa harus dipenjara.

Dalam sidang dakwaan perdana Pinangki pada Rabu (29/9) di PN Jakarta Pusat, Jaksa membeberkan proposal perencanaan kabur Djoko Tjandra, yang digagas Pinangki. Ada 10 tahapan rencana, dan empat di antaranya berencana melibatkan Jaksa Agung Burhanuddin dan eks Mahkamah Agung Hatta Ali.(rwo/har)

Comments

comments