Soal Perpres Pelibatan TNI di Poso Jangan Dipertentangkan dengan Polri

Apel gabungan aparat TNI dan Polri di Hanggar Bandara Mozes Kilangin Timika dalam rangka pengamanan kunjungan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Timika, Sabtu (28/11/2020)./Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta tidak ada pihak yang mengadu TNI dan Polri dalam penanganan aksi terorisme. Pasalnya, dengan kejadian pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) ini terkesan ada saling lempar kewenangan.

“Kejadiannya sudah terjadi kok, ngapain lagi harus dipertentangkan peran TNI dan Polri. Sudah jelas kok TNI itu adalah penegak kedaulatan negara, baik ada ancaman militer atau non militer dimana sumbangsih terhadap kejahatan yang extraordinary. Yang jelas mempunyai rentang benang merah dengan ideologis,“ kata Effendy Simbolon di Gedung DPR RI, Selasa (1/12).

Dikatakan Effendy, kejadian-kejadian teror yang terjadi di Indonesia sebenarnya sudah bisa diketahui oleh intelejen negara, karena hal tersebut sudah terjadi beberapa kali belakang ini.
Karena itu tidak bisa hanya sekedar kepolisian untuk dilibatkan, walau hanya sekedar ada alat buktinya dimana permulaannya itukan teroris jauh sudah ada dalam pantauan intelejen.

“Saya ingin mengulangi dari depan, bahwa kejadian demi kejadian terus berlangsung dan ini sudah bertahun-tahun kita punya case, yang sebenarnya kuat menjadi referensi kita yaitu case saat zaman, Sambas, Maluku, Sampit,” tambahnya.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu mengkonsultasikan Peraturan Presiden (Perpres) soal keterlibatan TNI dalam penanganan teroris ke DPR RI.

“Saya kira tinggal diperadukan saja, saya juga heran kepada Pemerintah dari Kemenkumham, kenapa soal Perpres ini harus dikonsultasikan ke kami,” jelasnya.

Keributan soal Perpres keterlibatan TNI dalam penanganan aksi teror ini sudah selesai, tetapi hal itu masih saja diributkan di Komisi I dan Komisi III DPR.

“Belajar dari situ, sebenarnya kita sekarang masih berkutat antara Komisi I dan Komisi III, apakah perlu tidaknya pelibatan TNI. Saya kira itu seolah nasi sudah menjadi bubur dan kita masih membahas beras, masih membahas tanaman padinya,” tutup Effendy. (rht)

Comments

comments