Strategi Pemerintah Kendalikan Covid-19, Apa saja?

Sanksi Push up Tak Bermasker terhadap warga dalam razia di halaman Kantor Pos Kediri, Senin (14/9/2020).

Acuantoday.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan COVID-19 di sembilan provinsi utama, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

Ketiga langkah itu adalah operasi yustisi untuk untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Kemudian, peningkatan manajemen perawatan pasien COVID-19 untuk menurunkan mortality rate. Dan, meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster COVID-19 di setiap provinsi.

Langkah ini merupakan implementasi dari perintah Jokowi kepada luhut untuk menangani penyebaran Covid-19. Yakni, penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian).

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya.

Untuk itu, tegas Luhut, dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki,” katanya.

Sementara itu, Mahfud MD mengingatkan, agar kepala daerah mengubah peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbub) atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi.

“Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut undang-undang (UU), pergub, perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” katanya.

Mahfud pun menyarankan para kepala daerah segera memproses perubahan peraturan tersebut menjadi perda ke DPRD. Sementara itu, saat ini di seluruh Indonesia hanya dua pergub yang telah menjadi perda.

“Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” imbuhnya, seperti dikutip Antara.

Dengan memakai UU tersebut, lanjut Mahfud, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.

Pada Senin ini operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di sembilan provinsi. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya juga telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol COVID-19 sebelum keluar perintah Presiden Joko Widodo hari ini. Provinsi tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. (ahm)

Comments

comments