Sultan Beri Kewenangan Penuh Bupati/Walikota Sanksi Pelanggaran PPKM

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Foto : Chaidir/Acuantoday.com)

Acuantoday.com, Yogyakarta- Para bupati/walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diberi kewenangan penuh terkait pemberian sanksi terhadap para pelanggar program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap III, yang diberlakukan 9 – 23 Februari ini.

PPKM yang mulai diberlakukan Selasa (9/2) ini, menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pemda DIY hanya memberi garis besar pelaksanaannya. Sedangkan teknis lebih rinci berada di tingkat kabupaten/walikota.

“Perkara sanksi silakan saja biar bupati dan wali kota, karena kita hanya garis besar saja yang tahu detail di lapangan kan kabupaten dan kota,” kata Sri Sultan HB X.

Saat PPKM periode ketiga ini, Sri Sultan HB X mengaku tak menentukan target penurunan kasus COVID-19 di DIY. sebab untuk mengatur kedisiplinan masyarakat bukanlah perkara mudah.

“Misalnya ya, PKL di Malioboro sanggup untuk menjaga penggunaan prokes tapi kalau pembeli tidak kan sama saja, kalau PKL-nya tidak ada masalah, kalau pembelinya bagaimana,” ujarnya.

Pada saat ini, menurutnya, yang menjadi fokus perhatian adalah memutus rantai penularan COVID-19 di level paling bawah. Sebab tren penularan didominasi pada lingkup tetangga keluarga serta tetangga.

“(Penularan) di keluarga bisa terjadi karena di rumah tidak pakai masker jadi satu kena semua kena. Ini yang coba kita hindari. Jadi jangan merasa kalau desa ditutup jam 20.00 dari pagi terus merasa bebas. Mestinya selalu ingat protokol kesehatan, kalau tidak penting tidak perlu keluar,” tegas Gubernur DIY ini.

Sultan meminta masyarakat untuk benar-benar menaati aturan yang dibuat. Sebab jika kasus penularan dapat ditekan, harapannya kasus penularan dapat menurun signifikan dan aktivtias ekonomi dapat berangsur pulih.

“Nanti kalau dua minggu turunnya makin banyak, kebebasan akan lebih besar. Nanti kalau (kasus) makin tinggi PPKM akan diperpanjang,” jelasnya.

Penerapan PPKM skala mikro di DIY tercantum dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No 5 tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 tahun 2021 tentang PPKM berskala mikro.

Selain tindak lanjut Instruksi Mendagri, Ingub juga merujuk pada Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perangkat desa diberi izin untuk memanfaatkan dana desa dalam kegiatan PPKM skala mikro. Misalnya mendirikan posko satgas Covid-19 di tingkat RT atau RW.

Pendirian posko di tingkat RT atau RW hingga desa atau kelurahan ditujukan untuk membantu melakukan pengawasan mobilitas warga agar dapat menekan penularan COVID-19.

“Kami mencoba yang paling pokok meletakkan (posko) di situ (RT) dengan harapan ada posko untuk mengontrol aktivitas. Seperti masa awal (pandemi), supaya turunnya lebih cepat untuk memotong penularan karena (penularan) sudah ke keluarga dan tetangga,” tegas Sri Sultan HB X. (Chaidir)

Comments

comments