Supaya Jelas, Ini Hal yang Boleh dan Tidak Boleh Selama PSBB Transisi Jakarta

Ilustrasi-Pelaksanaan PSBB di Jakarta./Foto: Istimewa

Acuantoday.com, Jakarta―Terhitung mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu diambil berdasar pertimbangan laju penularan virus corona yang dinilai sudah menurun, sejak diberlakukannya pengetatan PSBB per 14 September lalu.

Berikut poin-poin penting apa saja yang soal boleh dan tidak boleh selama PSBB Transisi berdasar keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Hal yang diperbolehkan

1. Boleh kerja di kantor lagi

Kegiatan perkantoran di sektor nonesensial diperbolehkan lagi beroperasi, tapi tetap dengan pembatasan kapasitas karyawan, yaitu jumlah maksimal karyawan yang masuk 50 persen.

Ada lima penyesuaian protokol kesehatan yang diterapkan Anies dalam kegiatan perkantoran. Pertama, manajemen perusahaan mesti menyediakan sistem pendataan pengunjung perusahaan. Kedua, menyerahkan data pengunjung secara tertulis kepada Pemprov DKI Jakarta, dan ketiga, melakukan penyesuaian jam kerja dan shift kerja dengan jeda minimal antar shift 3 jam.

Keempat, perusahaan wajib memaksimalkan penggunaan teknologi atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan.

Keilma, “Bila ditemukan klaster di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi,” kata Anies dalam keterangan tertulis, Senin.

2. Warga boleh makan di tempat

Anies juga mengizinkan kembali tempat makan seperti restoran untuk membuka layanan makan di tempat, dengan memperhatikan sejumlah protokol kesehatan, di antaranya, jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter, kecuali bagi mereka yang satu domisili. Selain itu, pengunjung dilarang berpindah-pindah meja makan.

Bagi pengelola tempat makan, mereka mesti memastikan alat makan dan minum disterilisasi secara berkala. Dan untuk restoran yang memiliki layanan acara musik langsung, harus mengantongi izin terlebih dahulu. Meski sudah mempunyai izin, restoran tersebut harus mengatur kursi pengunjung dalam jarak aman, agar tidak menimbulkan kerumunan.

Terakhir, pengelola mesti mengupayakan setiap pelayan mengenalan masker, face shield, dan sarung tangan dalam melayani pengunjung.

3. Bioskop Boleh Buka

Seperti halnya di Kota Bandung yang berencana membuka kembali kegiatan menonton di bioskop pada bulan Oktober ini, Pemprov DKI Jakarta pun menempuh hal serupa. Selain bioskop, Anies menjabarkan aktivitas dalam ruangan lainnya yang diperbolehkan meliputi, workshop, meeting, seminar, akad nikah, pemberkatan upacara pernikahan hingga pertunjukan teater.

“Dengan syarat melalui pengajuan persetujuan teknis oleh pengelola gedung kepada Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies.

4. Taman rekreasi-pusat kebugaran beroperasi lagi

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan pengunjung dan pengelola tempat taman rekreasi. Pertama, pembelian tiket wajib secara daring. Kedua, mesti ada pembatasan usia pengunjung dengan syarat usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk.

Tak hanya itu, pengelola mesti membatasi jumlah pengunjung wahana dan transportasi keliling. Sedangkan, jam operasional adalah pukul 08.00-17.00.

Sementara itu, kegiatan pusat kebugaran boleh beroperasi dengan syarat maksimal 25 persen kapasitas dengan jam buka dari pukul 06.00-21.00.

Hal yang masih dilarang

1. Tempat hiburan, spa, pantj pijat hingga hiburan malam dan kegiatan sejenisnya masih dilarang beroperasi.

Anies menjelaskan, pihaknya tidak ingin mengambil risiko pelonggaran di tempat hiburan malam hingga panti pijat, karena kontak antar-orang begitu jamak terjadi di tempat tersebut sehingga sangat berpotensi terjadi penularan COVID-19.

“Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena orangnya saling berdekatan, ada kontak fisik erat atau intensitas tinggi disitu,” terang Anies.

2. Sekolah belum diperbolehkan tatap muka

Pemprov DKI Jakarta juga belum membuka pembelajaran tatap muka di sekolah. Karenanya pembelajaran masih menggunakan sistem daring.

“Potensi penularan terhadap anak-anak masih menjadi konsen kajian, hingga itu rampung, sekolah masih menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tegas Anies.

3. Ganjil Genap masih ditiadakan. (rwo)

Comments

comments