Supaya Tidak Bocor, Kemenkeu Siapkan Mitigasi Risiko Anggaran COVID-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/09)./Foto: Kementerian Keuangan

Acuantoday.com, JAKARTA―Kementerian Keuangan telah menyiapkan mitigasi risiko pengelolaan keuangan negara di tengah begitu pentingnya alokasi penyaluran anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Demikian ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/09).

Dikatakan Sri Mulyani, program penanganan Covid-19 dan PEN adalah program yang luar biasa penting, didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa.

“Emergency atau urgency menjadi sangat penting,” katanya.

Menkeu kemudian menyitir perkataan Presiden Joko Widodo yang menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik.

Langkah mitigasi risiko pengelolaan keuangan itu adalah pertama, meningkatkan dan memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal program penanganan pandemi Covid-19 dan PEN di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Kedua, inventarisasi dan akselerasi penyelesaian berbagai peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan program PEN.

“Jika terdapat langkah-langkah emergency yang belum memadai payung hukumnya, segera disempurnakan dan dipenuhi sehingga tidak menjadi temuan,” tegas dia.

Ketiga, menyusun petunjuk teknis yang komprehensif dan bisa menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk masing-masing sektor penanganan pandemi Covid-19 dan PEN.

Berbagai langkah tersebut perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem informasi sebab data akan menjadi basis dalam melaksanakan program-program bidang kesehatan dan PEN.

Kepada semua pejabat terutama yang membuat langkah desain kebijakan teknis dan yang menyusun payung hukum, kata Menkeu, harus memahami kondisi kedaruratan ini.

“Sehingga landasan hukum dan petunjuk teknis menjadi landasan yang bisa memperkuat kemampuan kita tanpa kehilangan aspek akuntabilitas dan responsibilitas,” pungkas Menkeu. (ahm)

Comments

comments