Surat AHY Dinilai Layak Direspon Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto : istimewa)

Acuantoday.com, Jakarta- Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyurati Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terkait dengan keterlibatan orang-orang di lingkaran Pemerintah yang terlibat dalam gerakan kudeta AHY dari pucuk pimpinan partai dinilai sangat santun.

“Cara AHY menyampaikan permohonan klarifikasi kepada Jokowi sangat santun dan cenderung indirect. AHY tampak kental menggunakan kultur Jawa dalam menyampaikan adanya gangguan terhadap partainya, terutama terhadap dirinya sebagai ketua umum,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Jamaluddin Ritonga dalam keterangan tertulis yang diterima Acuantoday.com, Selasa (2/2).

Menurut Ritonga, langkah AHY menyurati Presiden Jokowi semata-mata untuk meminta klarifikasi tanpa bermaksud melibatkan Presiden dalam persoalan internal Partai Demokrat.

“Jadi, dengan komunikasi yang indirect, AHY sungguh-sungguh menghormati Presiden Jokowi dan menjaga marwah istana kepresidenan,” ucapnya.

Dijelaskan Ritonga, dalam pernyataan AHY terkait dengan gerakan kudeta yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa menyebut nama, termasuk tidak menyebut nama orang dekat Presiden. Cara ini, kata Ritonga mencerminkan AHY menganut asas praduga tak bersalah.

Karena itu, sungguh elok bila Presiden Jokowi juga merespon permohonan klarifikasi dengan mengundang AHY ke istana. Formatnya bisa dilakukan melalui makan bersama di istana, sebagaimana yang sering dilakukan Jokowi. Sehingga persoalan di Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan elegan.

“Pertemuan itu sebaiknya dilaksanakan secepatnya, agar persoalan dugaan keterlibatan orang dekat Jokowi di internal Partai Demokrat tidak menjadi bola liar. Jangan sampai isu ini dimanfaatkan para petualang politik untuk membuat negeri ini menjadi gaduh,” imbuhnya dosen Universitas Esa Unggul ini.

Dikatakan Ritonga, dengan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden Jokowi memperlihatkan kepada khalayak luas bahwa partai politik harus independent, dan tidak boleh ada pihak-pihak yang mengintervensi partai politik, apalagi mengkudeta ketua umumnya.

“Kalau Jokowi melakukan hal itu, pastilah akan dikenang sebagai presiden yang sangat menghormati partai politik sebagai pilar demokrasi,” tutupnya. (rht)

Comments

comments