Survei LSI: 3,7% PNS tak Setuju Demokrasi Sistem Pemerintahan Terbaik di Indonesia

Tangkap Layar: Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan (kanan atas) menjelaskan hasil survei terkait persepsi demokrasi di kalangan pegawai negeri sipil saat rilis hasil survei secara virtual sebagaimana dipantau di Jakarta, Minggu (18/4/2021). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Acuantoday.com— Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyiarkan hasil penelitiannya tentang persepsi korupsi, demokrasi, dan intoleransi pada kelompok pegawai negeri sipil (PNS), yang salah satunya menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia.

“Komitmen (PNS) terhadap demokrasi penting untuk birokrasi, karena itu indikasinya terkait transparansi, pelayanan yang diskriminatif atau tidak diskriminatif, dan lain sebagainya,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat rilis hasil survei secara virtual sebagaimana diikuti di Jakarta, Minggu.

Setidaknya ada 56,9 persen PNS, yang disurvei oleh LSI, memilih cukup setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik di Indonesia. Sementara itu, 25,7 persen PNS lainnya memilih sangat setuju.

Dalam survei persepsi itu, ada 3,7 persen PNS yang tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di Indonesia, sementara 12,8 persen responden, yang seluruhnya adalah PNS, memilih bersikap netral.

Sikap positif terhadap demokrasi pada PNS, kata Djayadi, tidak berbeda jauh dengan sikap mayoritas responden dari berbagai kelompok masyarakat yang disurvei pada September 2019.

Dalam paparan yang sama, LSI membandingkan bahwa kecenderungan PNS dan publik mendukung demokrasi sama-sama di kisaran lebih dari 80 persen.

Walaupun demikian, jika harus memilih antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, mayoritas responden lebih memilih bahwa kebijakan terkait ekonomi harus lebih dikedepankan daripada melaksanakan nilai-nilai dan praktik demokrasi.

Sekitar 41,5 persen responden PNS memilih cukup setuju bahwa ekonomi harus lebih di kedepankan, sementara 11,4 persen lainnya memilih sangat setuju. Hanya 16,7 persen PNS yang memilih sedikit tidak setuju dan 2,8 persen lainnya memilih sangat tidak setuju, demikian hasil survei LSI yang diterbitkan, Minggu.

Menurut Djayadi, temuan itu menjadi salah satu tantangan terhadap pelaksanaan praktik demokrasi di Indonesia.

Survei terkait persepsi demokrasi itu merupakan bagian dari penelitian mengenai “Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi, dan Intoleransi di Kalangan PNS” yang digelar oleh LSI pada periode 3 Januari sampai 31 Maret 2021. Setidaknya, ada kurang lebih 915.504 pegawai negeri sipil atau 22 persen dari keseluruhan jumlah PNS di Indonesia yang terpilih sebagai responden survei.***ctr/ant

Comments

comments