Tak Ada Perpres, TNI Tak Bisa Banyak Terlibat Tanggulangi Terorisme

Diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air" di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021). (Foto : Biro Pemberitaan DPR RI)

Acuantoday.com, Jakarta- Aksi teror kembali marak terjadi di tanah air menyusul aksi ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar dan serangan terduga teroris di Mabes Polri.

Dari kejadian itu, pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pencegahan terorisme tersebut dinilai menjadi sangat penting dan mendesak.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk “Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air” di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha, Anggota Komisi III Dipo Nusantara Pua Upa (secara virtual), mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan Pengamat Intelijen-Terorisme Ridwan Habib.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha keterlibatan TNI dalam BNPT sebetulnya sudah dicantumkan dalam regulasinya. Hanya saja peraturan pelaksananya belum turun hingga kini. Jadi, TNI belum banyak terlibat dalam pemberantasan terorisme.

“Mandegnya di mana? Saya juga tidak mengerti. Tapi yang namanya TNI kalau tidak ada perintah dari panglima tertinggi untuk operasi militer atau perang, dia tidak bergerak. Paling bantu-bantu saja secara sukarela,” ungkap Tamliha.

Padahal, terorisme merupakan kejahatan yang dinilai sebagai extra-ordinary atau kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh aparat kepolisian.

“TNI itu dia jaringannya lebih sampai ke desa, namanya Babinsa, sementara polisi hanya sampai di kecamatan atau Polsek, sementara TNI di kecamatan punya Koramil,” katanya.

Menurut Tamliha, perlu aturan yang jelas mengenai pelibatan TNI di luar operasi militer, dan itu dibenarkan. Hanya saja anggarannya tetap harus dari APBN, bukan dari APBD, karena masing-masing daerah mempunyai beban anggaran yang tidak sama. Pelibatan TNI juga diatur dalam UU 34/2004, maka ada Operasi Tinombala antara Polri dan TNI.

“Jadi, DPR sudah setujui itu sejak dua setengah tahun yang lalu, hanya Perpresnya belum keluar,” jelas Tamliha.

Anggota Komisi III Dipo Nusantara Pua Upa mengkritik peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dinilai kurang greget sehingga gerakan terorisme saat ini kembali marak terjadi.

Padahal, Komisi DPR RI yang membidangi hukum itu pernah bicara keras dengan jajaran BNPT. Bahkan, mempersoalkan efektifitas dari berbagai macam kegiatan BNTP seperti sosialisasi, kunjungan kerja ke daerah.

“Kita sangat menyayangkan pencegahan yang dilakukan oleh mereka (BNPT). Banyak kunjungan-kunjungan Ketua BNPT, diskusi-diskusi segala macam, tapi belum lihat seperti apa pencegahannya,” kritik Dipo.

Malah, sambung politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai banyak kegiatan BNPT seperti kunjungan ke luar negeri yang ternyata tidak ada tindakan riil seperti yang diharapkan.

“Saya akan bicara kepada rekan-rekan Komisi III supaya kita bisa lebih keras lagi bicara. Teror ini jadi kritik juga buat Komisi III,” kata Dipo.

Dipo setuju bahwa suka atau tidak suka, aksi teror ini menyeret agama, karena ada istilah agama yang dipakai, busana agama yang digunakan, dan nama terorisnya juga berbau agama.

Namun, di sisi lain, ia setuju bahwa negara tidak bisa mengatur agama, sebaliknya agama bisa mengatur negara.

“Saya usul, agar kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita menjalankan agama dengan benar, saya yakin terorisme itu bisa hilang di negara kita ini. Yang perlu kita tingkatkan adalah wawasan kebangsaan dan keagamaan kita,” ucap Dipo.(har)

Comments

comments