Tak akan Diundur, Presiden Jokowi Dorong Pilkada dengan Prokes Ketat

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. / Foto: Antara

Acuantoday.com, Jakarta- Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penundaan jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Sebab, tidak satupun negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

“Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2020).

Fadjroel mengatakan, pilkada di masa pandemi COVID-19 bukanlah suatu yang mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan bahkan telah sukses menyelenggarakan pemilu nasional di negaranya. Namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis,” katanya.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum.

“Pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada,” ajak mantan aktivis ini.9

Fadjroel mengatakan, Pilkada Serentak justru harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945,” kata dia.(har)

Comments

comments