Tak Hanya Perang, Keterlibatan Aktif TNI-Polri dalam Vaksinasi COVID juga Diperlukan

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja KSAD, Jakarta, Kamis (19/11).

Acuantoday.com, Jakarta- Pelibatan secara aktif TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 dinilai sebagai langkah positif. Di berbagai negara, peran militernya juga dikerahkan dalam kegiatan kemanusiaan seperti vaksinasi.

“Kementerian Kesehatan menargetkan gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 ini akan diberikan kepada sekitar 9,1 juta warga. Antara lain untuk 3,5 juta jiwa garda terdepan (petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum) dan 5,6 juta jiwa tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW),” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (20/11).

“Besarnya jumlah warga yang harus mendapatkan vaksin, tak mungkin bisa dikerjakan hanya oleh tenaga medis saja, melainkan butuh dukungan TNI-Polri,” tambahnya.

Hal itu diucapkan Ketua MPR usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja KSAD, Jakarta, Kamis (19/11). Ketua MPR didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dan Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan pelibatan TNI-Polri juga diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Sebab jumlah vaksin terbatas, sedangkan keinginan masyarakat mendapatkan vaksin sangat besar. Sehingga tak menutup kemungkinan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.

“Kita percaya rakyat Indonesia bisa tertib. Namun tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri,” jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas vaksin Covid-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dilibatkan untuk mengecek berbagai vaksin Covid-19 yang didatangkan dari China (Sinovac), Uni Emirat Arab (Sinopharm) maupun Korea Selatan (GX19).

Begitupun dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilibatkan untuk memastikan kehalalan vaksin tersebut. “Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 pada gelombang pertama, tidak perlu khawatir. Karena proses vaksinasi akan terus berlanjut pada tahun 2021,” ujarnya.

“Dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia, ditargetkan vaksinasi bisa menyasar 160 juta penduduk. Sambil menunggu mendapatkan vaksin, tetap tak boleh gegabah. Harus mengedepankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penularan virus Covid-19,” sambungnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menegaskan dukungannya atas pengembangan obat Covid-19 yang dilakukan Unair, TNI AD, dan BIN yang menggunakan tiga kombinasi obat, yakni Lopinavir/Ritonavir dan Azithromycin. Selain itu, ada Lopinavir/Ritonavir dan Doxycycline serta Hydrochloroquine dan Azithromyci.
Obat tersebut diujikan kepada 1.308 pasien di Secapa AD, Jawa Barat. BIN menyebut sebanyak 85 persen pasien positif Covid-19 telah sembuh. (rht)

Comments

comments