Tak Lengkap Laporkan Jumlah Harta, KPK Surati 239 Penyelenggara Negara

Ilustrasi - e-LHKPN. (Foto : Antara)

Acuantoday.com, Jakarta- Laporan harta tak lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN) agar melengkapi pelaporan aset yang dimiliki guna meminimalisir korupsi.

“Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” kata Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati di Jakarta, Minggu (7/3/2021).

Berdasarkan catatan KPK, jelas Ipi, dari pendataan yang dilakukan selama 2020, terdapat 239 penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN secara tak lengkap, sehingga perlu disurati agar memperbaikinya.

”239 Penyelenggara tersebut terdiri dari 146 pejabat di daerah, 82 pejabat di pusat dan sisanya, yaitu 11 pejabat berada di BUMN,” ujarnya.

Ipi menuturkan, pihak yang paling bandel dan tak lengkap dalam menyampaikan hartanya dijuarai kepala dinas, dan nomor empat adalah kepala daerah.

”Kepala dinas paling banyak. Kedua kepala kantor pajak kementerian keuangan. Dan ketiga, kepala badan di daerah. Yang keempat baru kepala daerah,” pungkasnya. (Mmu)

Comments

comments